Baca tanpa iklan
Sementara akun @omarshal366 menulis: Hahahaha..apa masi berasamentri pak de ya ??, yg puya acara itu presiden,,yg punya club juga bukan pemprov DKI,.. Sabar ya ikut aturan atau uda biasa ngelangar aturan ?? Hehehee.
Selain Hotman Paris, politisi yang juga aktif di media sosial Fahcri Hamzah ikut nimbrung.
Fahri Hamzah berkicau soal video Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Stadion Gelora Bung Karno.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR tersebut mengunggah rekaman video Anies Baswedan diduga diadang saat hendak mengikuti rombongan Presiden Joko Widodo.
Dalam statusnya, Fahri menilai adegan itu membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Sekretaris Negara.
Fahri mempertanyakan alasan Anies dilarang ikut rombongan Jokowi, sementara pejabat lain diperbolehkan.
"Adegan ini kalau benar harus dijelaskan kepada publik oleh @KemensetnegRI . Kenapa gubernur DKI @aniesbaswedan Gak boleh ikut sementara pejabat Gak jelas pada ikut? Ahok aja diajak naik mobil RI1 padahal terdakwa...#NgawurKalian!!" cuit akun @Fahrihamzah.
Kemudian, dalam cuitan berikutnya, Fahri menyebut pendampingan tersebut diatur dalam undang-undang.
"Ada yg Cetak Goal terus presiden Ngasi selamat itu Gak ada dalam UU. Tapi pendampingan ada dalam UU Protokol," cuit akun @Fahrihamzah menanggapi netizen yang soroti selebrasi Jokowi dan Anies.
Reaksi SC Piala Presiden
Anggota Panitia Pengarah/Steering Committee (SC) Piala Presiden 2018 M Misbakhun angkat suara terkait video pendek jelang penyerahan piala Presiden 2018.
Dalam video terlihat anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mencegah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk turun mendampingi Presiden Jokowi.
Misbakhun yang menyaksikan insiden itu meyakini tak ada unsur rekayasa apalagi bertendensi menzalimi Anies.
Karena itu, anggota DPR RI tersebut minta agar insiden tentang anggota Paspampres menghalangi Anies saat hendak mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dijadikan polemik berkepanjangan.
“Paspampres tentu hanya menjalankan SOP (standard operating procedure, red) dalam menjalankan tugas sesuai yang diatur oleh protokoler yang sudah ada di protap,” ujar Misbakhun dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Minggu (18/2/2018).