Temui Gubernur Sulsel, MenpanRB Pastikan Ada Penerimaan CPNS Tahun 2018 Tingkat Pemda

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Anita Kusuma Wardana
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Jumat (9/11/2017). Kunjungan ini dalam rangka penandatanganan nota kerjasama dengan GIZ Jerman, tentang jaringan inovasi pelayanan publik dan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik. tribun timur/muhammad abdiwan

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mulai mempersiapkan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah.

"Tahun depan 2018 kita adakan penerimaan CPNS dengan formasi umum," kata Menpan-RB RI Asman Abnur, di kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/11/2017).

Karena ini bersifat umum, Kementrian kata Asman memberikan kesempatan kepada kabupaten dan kota serta provinsi untuk mengusulkan formasi yang dibutuhkan.

Menurut Asman, alasan pihaknya mendelegasikan kuota hingga formasi saat pendaftaran CPNS di daerah, karena Gubernur, Bupati dan Walikota lebih tahu kondisi wilayahnya, seperti apa kuota yang dibutuhkan begitu pun dengan kualifikasi pendidikan yang dicari, seperti dicontohkan kualifikasi kesehatan atau pendidikan.

"Kita berharap dengan peta yang benar, kita (pemerintah) tidak salah menrima calon cpns sesuai dengan yang kita kembangkan di daerah, " katanya.

Seperti dicontohkan Asman, disaat suatu daerah ingin kembangkan bidang pertambangan yang ingin dikembangkan, tapi yang diterima jisteru bukan berasl dari pendidikan pertambangan, dan bidang pertanian tapi tidak punya pns pertanian.

Olehnya itu pihaknya berharap BKD harus benar benar mengkaji bahwa seperti apa PNS yang dia butuhkan di daerah.

Penerimaan CPNS ini kata Asman akan disesuakan dengan anggaran yang disiapkan negara melalui apbd.

Disaat apbd suatu daerah memiliki belanja hingga 70 persen tentunya mendapatkan kuota yang kecil.

"Tidak mungkin negara hanya membelanjakan gaji pegawai, apa yang akan dibangun," Asman menambahkan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Ashari F Radjamilo mengatakan pasca moratorium pihaknya mengaku kekurangan PNS.

Saat ini, sekitar 2600 orang dibutuhkan oleh Pemprov Sulsel untuk semua kualifikasi.

"Kuota ini sudah masuk kesehatan, umum, ekonomi, petugas teknis dan lainnya," ujar Ashari.

Ia pun berharap dengan penerimaan CPNS ini, posisi yang ditinggal pensiun oleh pegawai segera terisi.

Halaman
1234

Berita Terkini