Tolak Full Day School, PKB Sulsel Gelar Halaqah Kebangsaan

Penulis: Abdul Azis
Editor: Ardy Muchlis
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel menggelar halaqah kebangsaan terkait polemik full day school (FDS) di Kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih, Makassar, Kamis (10/8/2017) sore. tribun timur/muhammad abdiwan

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel menggelar halaqah kebangsaan terkait polemik full day school (FDS) di Kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih, Makassar, Kamis (10/8/2017) sore.

Tampil sebagai pembicara Wakil Ketua PWNU Sulsel Arfah Siddik, Kanwil Kemenag Sulsel, Abd Wahid Tahir, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Adi Suryadi Culla, Ketua Lembaga Tarbiyah PB DDI Rappe.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel menggelar halaqah kebangsaan terkait polemik full day school (FDS) di Kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih, Makassar, Kamis (10/8/2017) sore. tribun timur/muhammad abdiwan (Muh Abdiwan/Tribun Timur)

Hadir juga sebagai pemateri Pengurus Assadiyah Hamka Anas, akademisi UIN Alauddin Makassar Ridwan Idris, Sekretaris LP Ma'arif Sulsel, Mahmud Suyuti, Ketua IGI Sulsel Edi Sutarto dan Direktur LAPAR Sulsel Abdul Karim.

Halaqah Kebangsaan tersebut dipandu Pemerhati Pendidikan Unhas Saiful Jahad. Sementara tampil sebagai keynote speaker atau pembicara utama Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad.

Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla, menyatakan, penolakan FDS sebenarnya tidak akan terjadi jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mau berdiskusi dengan semua elemen.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel menggelar halaqah kebangsaan terkait polemik full day school (FDS) di Kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih, Makassar, Kamis (10/8/2017) sore. tribun timur/muhammad abdiwan (Muh Abdiwan/Tribun Timur)

"Sebenarnya ini tidak mesti terjadi jika pak menteri mau berdiskusi. Hal ini karena kurangnya koordinasi," ungkap Desen Unhas Makassar ini.

Pengamat Politik dan Pendidikan Unhas ini pun menyebut bahwa aturan tersebut merupakan kecelakaan. Inikan kecelakaan. Ketua MUI secara langsung menemui Pak Presiden," ujarnya.

"Jadi saya melihat tidak ada komunikasi antaran Presiden dengan pihak Kementerian, apalagi pemerhati pendidikan," jelasnya.

Berita Terkini