Baca tanpa iklan
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU – Sedikitnya 16 anggota DPRD Kabupaten Mamuju dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Sulbar, Senin (29/5/2017).
Diantaranya, Ketua DPRD Mamuju Suaraidah Suhardi.
“Hal biasaji sebenarnya bukanji bagaimana sekali, hanya memang biasa ada beberapa yang dianggap kelebihan pengeluaran yang harus dikembalikan ke kas daerah,” kata Suaraidah kepada TribunSulbar.com, di rungan kerjanya Jl Jenderal Ahmad Yani, Binanga, Mamuju, Selasa (30/5/2017).
“Kalau saya secara pribadi hanya gara-gara temuan masalah tiket pesawat, makanya saya kemarin agak komplent dengan temuan BPK karena katanya harga tiket saya terlalu tinggi, saya tidak tahu kalau harga tiketnya tinggi karena saya sebagai pengguna beli saja toh,” ujarnya menambahkan.
Baca: Gempa di Poso Terasa Hingga Sulbar
Dia enggan disalahkan mengenai persoalan tarif tiket tersebut karena Suaraidah merasa sama sekali tidak pernah memainkan harga tiket perjalanan dinas.
“Saya tidak mau ganti itu dan hanya orang bodoh kalau mau bayar kembali, karena saya juga ini hanya menggunakan fasilitas yang ada karena setiap saya perjalanan dinas memang tiket saya yang kelas bisnis,” tuturnya.(*)