Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Bendahara Steerring Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Eka Sastra mengatakan sampai saat ini belum ada kepastian iuran Rp 1 Miliar berlaku.
“Kita menunggu hasil konsultsi komite etik partai Golkar dengan KPK dan BPK. Belum jelas (iuran Rp 1 Miliar), sehingga kita belum putuskan, takut salah langkah,” kata Anggota DPR RI ini, Rabu (4/5/2016).
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai iuran Rp 1 miliar sebagai syarat yang harus diberikan bakal calon ketua umum Golkar merupakan bentuk politik uang.
Wakil Ketua KPK, La Ode Muhamad Syarif, mengatakan hal tersebut tidak mencerminkan antikorupsi dan menjadi politik uang.
"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 M," kata Dosen Universitas Hasanuddin ini. (*)