Isi Ultimatum Prabowo Usai KPK Tetapkan Wamen Immanuel Ebenezer Tersangka Pemerasan

“Nangis tuh, nangis”celetuk awak media disiarkan live Kompas TV dari gedung merah putih KPK.

Usai konferensi pers, saat digiring ke mobil tahanan, Noel akhirnya bicara ke awal media. 

“Saya minta maaf kepada rakyat Indonesia, Terima kasih bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan agar narasi di luar bukan narasi kotor yang memberatkan saya"kata Imanuel sessat sebelum naik mobil membawanya ke tahanan KPK.

Kasus Immanuel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam.

"KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Setyo menyebutkan, dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Wamenaker Noel sudah mengenakan rompi tahanan dan ditampilkan di ruang jumpa pers KPK bersama para tersangka lainnya. Selain itu, kedua tangan Noel terlihat sudah diborgol penyidik.

KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer KPK menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel dalam OTT di Jakarta pada Rabu (20/8/2025) malam kemarin.

Total ada 14 orang yang terjarring dalam operasi tersebut.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebutkan, KPK menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor merek Ducati dalam operasi tersebut.

Selain itu, salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah disegel oleh KPK. 

Fitroh mengatakan, OTT ini digelar terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan.