Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Demo Kenaikan PBB

Rencana Baru Bupati Bone Setelah Batalkan Kenaikan PBB-P2

Keputusan membatalkan kenaikan "pajak tanah" itu diumumkan setelah demo penolakan berakhir ricuh, Selasa petang.

Editor: Ansar
Tribun-Timur.com
DEMO PBB - Demo menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Bupati Bone, jalan Jendral Ahma Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Senin (19/8/2025). (TRIBUN-TIMUR.COM/Wahdaniar) 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengungkapkan, ada 104 wilayah di Indonesia telah menaikkan PBB-P2.

Dari jumlah tersebut, 20 daerah tercatat menaikkan PBB-P2 hingga lebih dari 100 persen.

Namun, mantan Wali Kota Bogor ini tak merinci nama ke-20 daerah tersebut.

Hanya 3 dari 20 daerah ini yang mulai menerapkan kenaikan signifikan tersebut pada tahun ini.

Sementara itu, 17 daerah lainnya telah menaikkan pajak hingga 100 persen atau lebih sejak tahun lalu.

Bima juga menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 ini mayoritas ditetapkan oleh para penjabat (Pj) kepala daerah.

Kondisi ini muncul karena banyak daerah yang belum memiliki kepala daerah definitif setelah Pilkada 2024.

Ia membantah klaim yang menyebutkan kenaikan pajak ini adalah dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah meminta seluruh kepala daerah untuk meninjau kembali kenaikan PBB-P2 yang mencapai lebih dari 100 persen.

Permintaan ini tertuang dalam sebuah surat edaran dari Kemendagri.

Meskipun Kemendagri tidak membatasi besaran kenaikan, pemerintah daerah diimbau untuk mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan berkoordinasi dengan DPRD dalam menetapkan tarif pajak.

Namun di tengah gejolak itu, publik mempertanyakan ‘Di mana Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin?’

Keduanya, yang terpilih dalam Pilkada 2024, tak tampak di kantor pemerintahan saat ribuan warga menyerbu Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat. 

Bahkan setelah kebijakan ditunda, mereka belum menampakkan diri ke hadapan warganya.

Penundaan kenaikan PBB-P2 disampaikan Sekda Bone, Andi Saharuddin, melalui pesan WhatsApp kepada Tribun Timur sekitar pukul 22.00 Wita.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved