Demokrat Ingatkan Program MBG Jangan Kurangi Mutu Pendidikan

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA – Fraksi Demokrat meminta agar alokasi dana pendidikan sebesar 44 persen atau Rp335 triliun dalam APBN 2026 yang digunakan untuk program makanan bergizi gratis (MBG) tidak mengurangi mutu pendidikan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Andi Muzakkir Aqil, juru bicara Fraksi Demokrat, dalam rapat paripurna DPR yang membahas pandangan umum delapan fraksi terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2026, Selasa (19/8/2025).

“Program makanan bergizi gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas sumber daya manusia, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan,” ujar Andi Muzakkir.

Fraksi Demokrat, kata Muzakkir, mendukung arah prioritas pemerintah, namun menekankan perlunya koreksi strategis, di antaranya mengembalikan porsi belanja modal, memperjelas nomenklatur belanja lain-lain, serta memastikan penguatan fiskal daerah.

Partai berlambang mercy itu juga menilai target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen cukup realistis untuk menjaga daya beli masyarakat. Adapun target inflasi 2,5 persen diharapkan bisa dicapai tidak hanya dengan instrumen moneter, melainkan juga melalui distribusi pangan yang efisien dan penegakan hukum yang konsisten.

Terkait asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, Fraksi Demokrat menilai proyeksi tersebut cukup konservatif. Sementara harga minyak mentah Indonesia sebesar 70 dolar AS dinilai realistis, meski tetap perlu kewaspadaan di tengah ketidakpastian global.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga merekomendasikan perhatian serius pada sertifikasi halal, peningkatan gaji ASN, penguatan jaringan pengaman sosial, serta subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Di tengah ketidakpastian global dan dinamika keamanan regional, kami mendukung pemerintah memperkuat sektor pertahanan demi menciptakan efek gentar dan menjaga posisi Indonesia di kancah geopolitik,” tambahnya.

Fraksi Demokrat juga mengingatkan pentingnya menjaga belanja modal karena memiliki multiplier effect besar terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.

“Pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa harus diantisipasi dampaknya. Belanja utang yang terus meningkat juga perlu perhatian serius. Pemerintah harus mendorong produktivitas sektor riil dan berinovasi dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan,” tegas Muzakkir.