Warga Bone Plesetkan PBB Jadi 'Pajak Bumi untuk Beramal' Gara-gara Naik 300 Persen

WATAMPONE, TRIBUN-TIMUR.COM - Gerakan penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulsel mendapat dukungan dari warga.

Sebagai wujud solidaritas, kelompok warga yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Rakyat Bone Bersatu mendirikan Posko Swadaya Logistik di halaman Masjid Al Markaz Al Ma’arif (Masjid Agung).

Posko ini sebagai pusat pengumpulan bantuan dan menjadi simbol solidaritas rakyat yang menolak kebijakan yang dianggap memberatkan.

Spanduk besar bertuliskan 'Aliansi Rakyat Bone Bersatu Tolak Kenaikan PBB-P2' terpampang jelas, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung.

Dalam spanduk, warga bahkan membuat plesetan singkatan PBB dari Pajak Bumi dan Bangunan menjadi "Pajak Bumi untuk Beramal".

Beramal merupakan akronim dari nama Bupati dan Wakil Bupati Bone, (Bersama) Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin yang dipakai saat kampanye.

Pantauan di lokasi menunjukkan suasana posko yang ramai dan penuh semangat. 

Sejumlah mahasiswa terlihat menata logistik, sementara warga silih berganti datang membawa sumbangan makanan dan minuman.

Baca juga: Profil A Asman Sulaiman dan A Akmal Pasluddin Bupati dan Wabup Bone Naikkan PBB-P2 300 Persen

Sesekali terdengar teriakan yel-yel dari para mahasiswa yang baru tiba dari lokasi aksi, menandakan semangat perjuangan yang tinggi.

Koordinator massa, Angga, menjelaskan,  posko ini adalah fasilitas bagi warga yang ingin berkontribusi. 

"Kami memfasilitasi warga yang ingin membantu perjuangan ini. Sumbangan bisa berupa makanan, minuman, atau kebutuhan lainnya. Semua akan kami salurkan untuk mendukung massa aksi," ujarnya.

Sejak dibuka pada hari Jumat kemarin, sumbangan terus mengalir.

Berbagai jenis bantuan, mulai dari air mineral, nasi bungkus, buah-buahan, hingga tikar, telah terkumpul.

Posko ini tidak hanya menjadi tempat pengumpulan logistik, tetapi juga berfungsi sebagai titik konsolidasi massa sebelum turun ke jalan.

Salah satu warga, Fatimah (45), mengaku tergerak untuk membantu karena merasa kebijakan ini memberatkan masyarakat kecil.

"Kalau pajak naik, kami yang pas-pasan akan semakin susah. Makanya saya bawakan makanan untuk anak-anak mahasiswa yang berjuang," kata Fatimah.

Angga menegaskan, Aliansi Rakyat Bone Bersatu berencana menggelar aksi besar-besaran dalam waktu dekat. Mereka tidak akan mundur sebelum kebijakan kenaikan PBB-P2 dibatalkan.

"Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan bagi rakyat," tegasnya mengatakan. 

Dua Hari Demo

Sebelumnya, warga dan mahasiswa di Bone geram karena kabar PBB-P2 naik 300 persen.

Dua hari, Selasa (12/8/2025) dan Kamis (13/8/2025), mereka menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Bone dan Kantor Bupati Bone menolak kebijakan yang dianggap sepihak itu.

Demonstrasi tersebut pun sempat ricuh.

Demonstran juga kecewa karena Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin tak menemui mereka untuk dialog pada Selasa lalu.

"Ini bentuk kekecewaan kami karena Bupati Bone tidak menemui rakyatnya,” teriak seorang orator.

Pada Selasa lalu, Asman malah pergi menyambut Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto; Wakil Menteri Kehutanan RI, Sulaiman Umar; dan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman di Bakunge Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Bone.

Bakunge merupakan kampung Asman dan Amran.

Demonstran baru ditemui wakil bupati pada Kamis malam kemarin.

Namun, pertemuannya singkat.

Kepada demonstran, Akmal membantah PBB-P2 naik 300 persen.

"Tidak ada kenaikan PBB-P2, hanya kenaikan NJOP," kata mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.

Namun, dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone, Muhammad Angkasa juga membantah PBB-P2 di Bone naik hingga 3 kali lipat.

"Rata-rata kenaikan 65 persen sesuai zona," kata Angkasa, Kamis kemarin.

Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong mengatakan, DPRD menolak menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ada kenaikan PBB-P2.

“Kenaikan PBB-P2 ini kami baru tahu dua hari lalu karena tidak ada koordinasi dengan DPRD. Kami belum menyetujui RPJMD karena di dalamnya ada kenaikan PBB-P2 yang belum jelas kajiannya,” ujar Tenri Walinonong, Rabu (13/8/2025).

Ia juga menyebut bahwa kenaikan PBB-P2 harus dikaji ulang karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan peringatan terkait temuan masalah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

Temuan tersebut mencakup penganggaran fiktif, penggunaan kas daerah yang tidak sesuai, serta pencatatan piutang PBB-P2 yang tidak rinci.

“RPJMD adalah roh semua rencana kerja pemerintah daerah. Jika DPRD menyetujui asumsi kenaikan PAD di dalamnya, berarti kami juga menyetujui kenaikan PBB dan retribusi,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Bone, Rismono Sarlim, menambahkan bahwa banyak warga merasa kenaikan mencapai 300 persen karena adanya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak sesuai prosedur.

Ia mempertanyakan dasar hukum Pemkab dalam menaikkan NJOP.

“Apa yang mendasari pemerintah daerah menaikkan NJOP? Regulasi apa yang menjadi dasar? Kalau diubah, seharusnya melalui perubahan perbup,” ujarnya.

Kebijakan menaikkan PBB-P2 menjadi kebijakan paling banyak ditentang warga di awal masa jabatan Asman dan Akmal.

Keduanya baru hampir 6 bulan menjabat untuk periode 2025-2030 dan baru pada periode menjuduki jabatan tersebut.(*)