Warga Bone Plesetkan PBB Jadi 'Pajak Bumi untuk Beramal' Gara-gara Naik 300 Persen

WATAMPONE, TRIBUN-TIMUR.COM - Gerakan penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulsel mendapat dukungan dari warga.

Sebagai wujud solidaritas, kelompok warga yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Rakyat Bone Bersatu mendirikan Posko Swadaya Logistik di halaman Masjid Al Markaz Al Ma’arif (Masjid Agung).

Posko ini sebagai pusat pengumpulan bantuan dan menjadi simbol solidaritas rakyat yang menolak kebijakan yang dianggap memberatkan.

Spanduk besar bertuliskan 'Aliansi Rakyat Bone Bersatu Tolak Kenaikan PBB-P2' terpampang jelas, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung.

Dalam spanduk, warga bahkan membuat plesetan singkatan PBB dari Pajak Bumi dan Bangunan menjadi "Pajak Bumi untuk Beramal".

Beramal merupakan akronim dari nama Bupati dan Wakil Bupati Bone, (Bersama) Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin yang dipakai saat kampanye.

Pantauan di lokasi menunjukkan suasana posko yang ramai dan penuh semangat. 

Sejumlah mahasiswa terlihat menata logistik, sementara warga silih berganti datang membawa sumbangan makanan dan minuman.

Baca juga: Profil A Asman Sulaiman dan A Akmal Pasluddin Bupati dan Wabup Bone Naikkan PBB-P2 300 Persen

Sesekali terdengar teriakan yel-yel dari para mahasiswa yang baru tiba dari lokasi aksi, menandakan semangat perjuangan yang tinggi.

Koordinator massa, Angga, menjelaskan,  posko ini adalah fasilitas bagi warga yang ingin berkontribusi. 

"Kami memfasilitasi warga yang ingin membantu perjuangan ini. Sumbangan bisa berupa makanan, minuman, atau kebutuhan lainnya. Semua akan kami salurkan untuk mendukung massa aksi," ujarnya.

Sejak dibuka pada hari Jumat kemarin, sumbangan terus mengalir.

Berbagai jenis bantuan, mulai dari air mineral, nasi bungkus, buah-buahan, hingga tikar, telah terkumpul.

Posko ini tidak hanya menjadi tempat pengumpulan logistik, tetapi juga berfungsi sebagai titik konsolidasi massa sebelum turun ke jalan.

Salah satu warga, Fatimah (45), mengaku tergerak untuk membantu karena merasa kebijakan ini memberatkan masyarakat kecil.