Pemkab Maros 'Suntik' Dana Proyek Gedung Polres dan Kejari, Chaidir Syam: Puskesmas Juga

Ia meminta Polri dan Kejaksaan segera memeriksa proses pengadaan dan pelaksanaan proyek ini.

"Kenapa bangunan Kejaksaan dan Polri dikerjakan Pemkab. Harusnya pakai anggaran Polri dan Kejaksaan," kata dia.

Ia menegaskan, sesuai Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap proyek wajib memasang papan informasi sejak awal pekerjaan.

Tujuannya agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan secara transparan.

“Tanpa papan informasi, publik akan sulit memantau. Ini rawan penyimpangan dan jelas melanggar aturan. Kami minta segera ada tindakan tegas,” kata dia.

Aktivis lain, Syamsul Rijal juga protes dengan sikap Pemkab.

Pemkab terkesan lebih prioritaskan bangunan penegak hukum dibanding kantor pemerintahan.

"Jangan cuma kantor kepolisian dan kejaksaan yang dipercantik. Kantor lurah Alliritengae dibiarkan kumuh dengan bangunan tuanya," kata dia.

Pemkab terkesan takut diusut sehingga prioritaskan bangunan Pemkab.

Apalagi selama ini, penegak hukum tak pernah temukan masalah Dinas PU, Dinas Pendidikan hingga Dinas Pemuda dan Olahraga.

"Wajar kalau masyarakat curiga, penegak hukum tak berani sentuh dinas-dinas yang kelola anggaran besar, karena sudah terima sogokan berupa gedung," kata dia.

Menurutnya, sudah enam tahun berturut-turut Pemkab kucurkaan anggaran miliaran rupiah untuk pembangunan mulai gedung sampai rumah dinas kepolisian.

"Begitu juga di Kejaksaan. Kurang lebih enam tahun mendapatkan bantuan pembangunan mulai dari gedung sampai rumah dinas begitu cantik," kata dia.

Beda nasib kantor Lurah Alliritengae, beberapa kali diusulkan pada Musrembang bahkan menjadi skala prioritas, tapi sampai sekarang masih kumuh.

"Saya selaku warga Alliritengae merasa kampung kami dianaktirikan," kata dia.