Makassar Palopo dan Parepare Debitur UMKM Tertinggi di Sulsel, Kredit Capai Rp30,59 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyaluran kredit sektor UMKM di Sulawesi Selatan tumbuh positif. 

Porsi kredit UMKM terhadap total kredit mencapai 37,53 persen atau Rp61,62 triliun. 

Nilai ini tumbuh sebesar 1,37 persen (yoy) pada posisi Juni 2025.

Kualitas kredit UMKM juga relatif terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 4,76 persen. 

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch Muchlasin memaparkan, jumlah rekening kredit UMKM mencapai 917.957 rekening.

Kredit UMKM di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh UMKM mikro (Share 55,30 persen).

Sektor perdagangan paling besar dan eceran sebagai penyumbang porsi terbesar (Share 45,65 persen).

"UMKM mikro mendominasi dengan share 55,30 persen, disusul UMKM kecil 30,06 persen dan UMKM menengah 14,63 persen," ucap Moch Muchlasin dalam Journalist Update yang digelar di Ballroom Kantor OJK Sulselbar, Jl Sultan Hasanuddin, Jumat (15/8/2025). 

Adapun sebaran UMKM di Sulsel terbanyak di Kota Makassar dengan share sebesar 13,43 persen. 

Baca juga: Tipu-tipu OMC Terbongkar, OJK Sulselbar Minta Warga Waspada Investasi Ilegal

Disusul Jeneponto sebesar 10,05 persen dan Takalar 8,49 persen. 

Berdasarkan data BPS (sensus ekonomi 2016), jumlah UMKM terbanyak berdasarkan sektor lapangan usaha yaitu sektor perdagangan, industri pengolahan, dan penyediaan akomodasi, makan dan minum.

Makassar dengan sebaran UMKM terbanyak juga menempatkan dirinya sebagai penyaluran kredit UMKM tertinggi.

Nilainya mencapai Rp23,87 triliun (share 38,74 persen) dengan jumlah 261.770 debitur. 

Disusul Kota Palopo Rp3,58 triliun (share 5,81 persen), dan Kota Parepare Rp3,14 triliun (share 5,095 persen).

Kabupaten Luwu Utara dan Gowa juga tercatat sebagai debitur UMKM terbanyak setelah Makassar.

"Masing-masing sebanyak 54.449 dj Luwu Utara dan 50.621 debitur di Gowa," paparnya. 

OJK mencatat, penyaluran KUR di Sulsel hingga 31 Juli 2025 sebesar Rp9,36 triliun.

Kredit tersebut disalurkan kepada 163.776 debitur. 

Penyaluran KUR terbesar pada sektor pertanian sebesar Rp4,60 triliun dengan share 49,15 persen dan sektor perdagangan sebesar Rp3,02 triliun dengan share 32,22 persen. 

Penyaluran KUR didominasi segmentasi mikro dengan penyaluran mencapai Rp7,21 triliun dengan share 77,06 persen. 

Penyaluran KUR tertinggi di Kabupaten Bone sebesar Rp953 miliar (share 10,18 persen), kemudian Kota Makassar sebesar Rp880 miliar (share 9,40 persen). 

Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Budi Susetiyo menyampaikan, stabilitas sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan tetap terjaga dan tumbuh positif pada semester I 2025.

"Kondisi ini menunjukkan ketahanan sektor keuangan daerah yang solid dan turut menopang kekuatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan," tuturnya. 

Pada periode semester I 2025 mencapai 5,35 persen (c-to-c), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,99 persen (c-to-c). 

Kinerja perbankan di Sulawesi Selatan pada posisi Juni 2025 masih menunjukkan pertumbuhan positif meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat. 

Total aset perbankan tumbuh sebesar 5,90 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp207,33 triliun. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,73 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp141, 69 triliun. 

DPK di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi tabungan dengan share 59,22 persen. 

Kinerja intermediasi perbankan Sulsel terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 120,30 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level 2,99 persen.

Perbankan Syariah turut menunjukkan pertumbuhan positif pada posisi Juni 2025. 

Hal ini tercermin dari aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 21,08 persen (yoy) menjadi Rp18,26 triliun, dengan penghimpunan DPK yang tumbuh 13,18 persen menjadi Rp12,39 triliun.

Penyaluran pembiayaan yang juga tumbuh sebesar 21,06 persen (yoy) menjadi Rp15,57 triliun. 

Tingkat intermediasi perbankan Syariah berada  pada level 125,73 persen dengan tingkat NPF 2,07 persen. 

Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Arief Machfoed mengatakan, OJK aktif melakukan edukasi keuangan di masyarakat. 

Hingga 31 Juli 2025, OJK Sulselbar telah melaksanakan 1.289 kegiatan edukasi keuangan. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, workshop, dan program edukasi lainnya, yang berfokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan.(*)