9.655 Warga Wajo Siap Pilih Ketua RT Baru, Camat: Kandidat Bisa Mulai Dekati Warga

TRIBUN-TIMUR.COM - Masyarakat Kecamatan Wajo, Kota Makassar, menyatakan kesiapan mereka untuk menyukseskan pemilihan Ketua RT dan RW sebagai bagian penting dari pembangunan berbasis komunitas.

Kecamatan Wajo merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Terletak di wilayah pesisir barat kota, kecamatan ini memiliki luas sekitar 1,99 km⊃2;, dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Melayu Baru.

Saat ini, Wajo dihuni oleh 26.354 jiwa yang tergabung dalam 9.655 kepala keluarga (KK), dan sebanyak 169 Ketua RT akan dipilih dalam pemilihan mendatang.

Pemilihan Ketua RT/RW tahun ini mendapat perhatian besar dari warga.

Salah satunya disampaikan Bahira, warga Kelurahan Butung. 

Ia berharap proses demokrasi ini tidak menjadi sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi warga.

“Ketua RT/RW harus berasal dari pilihan murni masyarakat, yang memahami dan peduli terhadap kondisi lingkungan. Sebelum pemilihan, sebaiknya para calon memperkenalkan diri agar masyarakat tahu siapa yang mereka pilih, latar belakangnya seperti apa. Itu penting,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).

Menanggapi hal tersebut, Camat Wajo, Maharuddin, memastikan bahwa proses pengenalan calon kepada warga akan menjadi bagian dari tahapan resmi.

Penjabat sementara (PJs) RT akan memfasilitasi kegiatan tersebut di masing-masing wilayah.

“Kami masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) sebagai dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya,” kata Maharuddin.

Meski begitu, para bakal calon sudah diperbolehkan melakukan pendekatan kepada warga secara langsung.

Maharuddin mendorong agar para calon aktif berinteraksi dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan di wilayah masing-masing.

“Kita butuh sosok Ketua RT yang peka dan peduli, karena mereka akan menjadi mitra kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Peran RT/RW sangat krusial dalam mendukung berbagai program kecamatan seperti urban farming, kebersihan lingkungan, hingga pendataan sosial ekonomi warga.