Target Pajak Bumi dan Bangunan Bone Naik dari Rp29 Miliar Jadi Rp50 Miliar, Tuai Demo Masyarakat!

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone terus mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone yang diperoleh Tribun-Timur.com, Kamis (14/8/2025) lonjakan terbesar direncanakan terjadi pada tahun 2025.

Pada 2023, target PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp 21,63 miliar.

Setahun kemudian, target tersebut naik menjadi Rp 29,63 miliar, atau meningkat sekitar 36 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kenaikan lebih tajam terlihat pada rencana target tahun 2025. 

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan APBD Perubahan, Pemkab Bone menargetkan PBB-P2 sebesar Rp 50 miliar. 

Angka ini berarti naik sekitar 68 persen dari target 2024.

Peningkatan target ini disebut sebagai langkah optimalisasi pendapatan daerah. 

Meski begitu, lonjakan persentase yang cukup besar memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Pihak Pemkab Bone sendiri belum membeberkan secara rinci mekanisme penyesuaian tarif maupun strategi pencapaian target tersebut. 

Baca juga: Ricuh Demo Kenaikan Pajak di Bone, Massa-Polisi Saling Dorong

Namun, mereka memastikan kebijakan ini sudah mempertimbangkan potensi pajak yang ada di wilayah Bone.

PBB-P2 menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting bagi Kabupaten Bone. 

Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat.

Protes Mahasiswa

Puluhan mahasiswa di Kabupaten Bone menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di depan Kantor Bupati Bone, jalan Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Kamis (14/8/2025).

Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 Wita, diwarnai orasi bergantian dari perwakilan mahasiswa yang mengecam kebijakan kenaikan PBB-P2. 

Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan penolakan kenaikan pajak dan sejumlah poster dengan sindiran tajam terhadap pemerintah Kabupaten Bone. 

Mereka juga menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan.

Baca juga: DPRD Bone Sebut Kenaikan Pajak PBB-P2 Tidak Berdasar

Koordinator lapangan aksi, Rafli mengatakan mayoritas masyarakat Bone saat ini masih berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi dan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Di tengah kondisi sulit seperti ini, pemerintah malah menaikkan pajak. Ini kebijakan yang tidak pro-rakyat," tegasnya.

Mahasiswa mengaku telah menyiapkan berbagai data dan fakta lapangan untuk disampaikan langsung kepada Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman.

Mereka berharap ada dialog terbuka terkait alasan kenaikan pajak tersebut.

Namun, harapan itu pupus. Setibanya di Kantor Bupati, mereka diberitahu bahwa bupati tidak berada di tempat.

Dan hanya diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo, Anwar. 

Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam di kalangan mahasiswa.

Mereka merasa suara masyarakat Bone tidak dihargai oleh pemimpin daerahnya.

"Kami sudah datang jauh-jauh untuk menyampaikan aspirasi, tapi justru diabaikan. Ini bukti pemerintah tidak serius mendengar rakyat," kata salah satu orator aksi.

Sejumlah mahasiswa kemudian duduk berdiam diri di halaman kantor sebagai bentuk protes simbolik atas ketidakhadiran bupati. 

Mereka menganggap sikap itu sebagai bentuk penolakan pemerintah untuk berdialog.

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa kenaikan PBB-P2 tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka tunggakan pajak karena kemampuan bayar warga semakin rendah.

Mereka menuntut pemerintah segera membatalkan kebijakan tersebut

Dan melakukan evaluasi ulang dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

"Ini baru pemanasan. Kalau bupati terus menghindar, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak,"tandasnya.(*)