Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Target Pajak Bumi dan Bangunan Bone Naik dari Rp29 Miliar Jadi Rp50 Miliar, Tuai Demo Masyarakat!

Pada 2023 target PBB-P2 Kabupaten Bone ditetapkan sebesar Rp 21,63 miliar, tahun 2024 Rp29,63 miliar lalu naik menjadi Rp50 miliar di tahun 2025.

Penulis: Wahdaniar | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM/Wahdaniar
DEMO PAJAK - Mahasiswa Kabupaten Bone saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bone (14/8/2025). Mahasiswa menilai kenaikan PBB-P2 memberatkan masyarakat. 

Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 Wita, diwarnai orasi bergantian dari perwakilan mahasiswa yang mengecam kebijakan kenaikan PBB-P2. 

Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan penolakan kenaikan pajak dan sejumlah poster dengan sindiran tajam terhadap pemerintah Kabupaten Bone

Mereka juga menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan.

Baca juga: DPRD Bone Sebut Kenaikan Pajak PBB-P2 Tidak Berdasar

DEMO PAJAK - Potret mahasiswa dan aparat saling dorong dan lempar air saat aksi demonstrasi tolak kenaikan PBB-P2 di Kantor Bupati (14/8/2025). Mahasiswa menilai kenaikan PBB-P2 memberatkan masyarakat. 
DEMO PAJAK - Potret mahasiswa dan aparat saling dorong dan lempar air saat aksi demonstrasi tolak kenaikan PBB-P2 di Kantor Bupati (14/8/2025). Mahasiswa menilai kenaikan PBB-P2 memberatkan masyarakat.  (TRIBUN-TIMUR.COM/Wahdaniar)

Koordinator lapangan aksi, Rafli mengatakan mayoritas masyarakat Bone saat ini masih berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi dan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Di tengah kondisi sulit seperti ini, pemerintah malah menaikkan pajak. Ini kebijakan yang tidak pro-rakyat," tegasnya.

Mahasiswa mengaku telah menyiapkan berbagai data dan fakta lapangan untuk disampaikan langsung kepada Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman.

Mereka berharap ada dialog terbuka terkait alasan kenaikan pajak tersebut.

Namun, harapan itu pupus. Setibanya di Kantor Bupati, mereka diberitahu bahwa bupati tidak berada di tempat.

Dan hanya diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo, Anwar. 

Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam di kalangan mahasiswa.

Mereka merasa suara masyarakat Bone tidak dihargai oleh pemimpin daerahnya.

"Kami sudah datang jauh-jauh untuk menyampaikan aspirasi, tapi justru diabaikan. Ini bukti pemerintah tidak serius mendengar rakyat," kata salah satu orator aksi.

Sejumlah mahasiswa kemudian duduk berdiam diri di halaman kantor sebagai bentuk protes simbolik atas ketidakhadiran bupati. 

Mereka menganggap sikap itu sebagai bentuk penolakan pemerintah untuk berdialog.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved