Ketua Tax Center Unhas: Tarif PBB-P2 Harus Setara Kenaikan Pendapatan Masyarakat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Polemik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menghebohkan masyarakat.

PBB-P2 merupakan pajak atas bumi serta bangunan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Tak hanya di Pati, ternyata persoalan PBB-P2 ini terjadi juga di Kabupaten Bone.

Pemerintah Kabupaten Bone memang membantah kenaikan PBB-P2.

Namun ada penyesuaian terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar perhitungan PBB-P2.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone mengklaim ZNT  tidak pernah diperbarui. 

Akibatnya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah masih sangat rendah, bahkan hanya Rp7.000 per meter.

Ketua Tax Center Unhas Prof Mohamad Thahir Haning menjelaskan PBB-P2 memang merupakan sumber pendapatan daerah.

Semula PBB-P2 ini langsung ditarik pemerintah pusat.

Kini, dialihkan sebagai pendapatan daerah dengan kewenangan pemda.

Baca juga: Target Pajak Bumi dan Bangunan Bone Naik dari Rp29 Miliar Jadi Rp50 Miliar, Tuai Demo Masyarakat!

Secara umum, kenaikan PBB-P2 disebutnya hal wajar diberlakukan.

Hanya saja nilai kenaikannya dibandingkan perekonomian masyarakat dinilai tidak setara.

Kondisi ini menimbulkan polemik ditengah masyarakat.

"Kalau lihat UU pajak daerah, memang tidak ada ditentukan kenaikan sekian persen. Tapi pemda harus pandai melihat kondisi perekonomian masyarakat," kata Prof Thahir Haning.

Prof Thahir menyebut pemerintah harus jeli melihat kondisi perekonomian masyarakat saat ini.