Paloh: Fraksi Nasdem Panggil KPK! 

TRIBUN-TIMUR.COM - Satu tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengakhiri drama operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Makassar, Jumat (8/8/2025).

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis berhasil dibawa ke Gedung Merah Putih sehabis salat Jumat. 

KPK pun masih melanjutkan pemeriksaan kepada Azis. 

Pada tempat terpisah, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh buka suara usai kadernya ditangkap KPK. 

Paloh menegaskan, Partai Nasdem konsisten menghormati proses penegakan hukum dan tidak akan pernah mundur dari prinsip tersebut. 

Namun, ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak diselimuti drama dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Konsistensi sikap Partai NasDem adalah penghormatan terhadap seluruh upaya penegakan hukum. Itu tidak akan mundur, tidak akan ada deviasi di sana untuk satu dan lain hal,” tegas Paloh usai pembukaan Rakernas Partai Nasdem, di Hotel Claro, Makassar, Sulsel, Jumat sore.

Ia mengaku baru mendengar kabar penangkapan Azis secara samar.

Paloh kemudian meminta kadernya tidak terburu-buru mengeluarkan reaksi atau membela diri.

“Kita jangan terlalu cepat bereaksi seolah-olah membela diri. Kita tenang dulu. Tapi di sisi lain, boleh lah kita mengingatkan juga apa yang perlu kita ingatkan. upaya penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama, itu yang Nasdem sedih dia kok harus ada drama dulu, baru penegakan hukum,” katanya menegaskan.

Menurut Paloh, penegakan hukum ideal adalah murni, jujur, dan proporsional, bukan sarat pencitraan. 

Ia juga mengkritisi kecenderungan menempelkan stigma kepada seseorang sebelum proses hukum tuntas.

“Yang salah adalah salah, proseslah secara bijak, tapi apakah asas praduga tak bersalah sudah tidak berlaku lagi di negeri ini?” katanya dengan nada tanya.

Lebih lanjut, Paloh menyoroti penggunaan istilah OTT oleh KPK menurutnya perlu diperjelas. 

Ia memaparkan pemahamannya bahwa OTT adalah penangkapan di tempat kejadian perkara saat terjadi transaksi antara pemberi dan penerima suap.

“Terminologi OTT yang saya pahami adalah peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di satu tempat antara pemberi dan penerima. Itu OTT. Kalau pemberi melanggar normanya di Sumatera Utara, katakanlah, dan penerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus di negeri ini,” kata dia.

Paloh menginstruksikan Fraksi Nasdem, khususnya Komisi III DPR RI, untuk segera memanggil KPK dalam rapat dengar pendapat.

“Saya instruksikan Fraksi Nasdem di Komisi III DPR RI untuk memanggil KPK, meminta penjelasan soal apa yang dimaksud OTT. Supaya publik tidak bingung dan tidak sembarangan memberi stempel OTT kepada orang. Ini tidak tepat, tidak arif, dan tidak mendukung jalannya pemerintahan,” tegasnya mengatakan.

Paloh pun menegaskan bahwa Nasdem tidak akan melindungi kader terbukti bersalah. 

Namun ia menuntut agar semua proses hukum dijalankan secara objektif, transparan, dan menjunjung keadilan.

“Yang salah adalah salah, proseslah secara bijak, tapi apakah I just presumption of a notion (saya hanya berasumsi sebuah gagasan) praduga tidak bersalah itu sama sekali tidak laku lagi di negeri ini,” katanya.

Baca juga: Bupati Kolaka Timur Bantah Disebut Kena OTT KPK Jelang Rakernas NasDem: Saya Juga Kaget

Azis diamankan pada Kamis malam (7/8/2025) di Kota Makassar, Sulsel, saat akan menghadiri pembukaan Rakernas Partai Nasdem.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi penangkapan tersebut pada Jumat (8/8/2025).

Penangkapan Azis terkait dugaan suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur.

Nilainya sekitar Rp170 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Dalam OTT ini, penyidik juga mengamankan tujuh orang lain dari unsur swasta dan pegawai negeri.

Azis kini berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, guna diperiksa lebih lanjut. 

Tunjuk Plt Bupati Koltim

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, telah berkomunikasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka, untuk menyiapkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kolaka Timur. 

Persiapan penunjukan Plt tersebut dilakukan jika Bupati Kolaka Timur Abdul Azis langsung ditahan dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan korupsi. 

“Saya sudah koordinasi dengan Pak Gubernur (Sulawesi Tenggara) tadi, Pak Andi, untuk segera (menunjuk Plt), kalau memang nanti kita lihat ditahan atau tidak,” kata Tito, dalam rekaman suara yang diterima Kompas.com dari Kementerian Dalam Negeri, Jumat (8/8/2025). 

Tito mengatakan, jika tidak dilakukan penahanan, Bupati Kolaka Timur masih bisa tetap berkantor.

Jika dilakukan penahanan, Wakil Bupati Kolaka Timur akan otomatis menjadi Plt dan ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. 

Sejauh mana transformasi bisnis Indonesia? Baca dalam Kompas 80 Tahun Indonesia. 

Pre-order sekarang! Artikel Kompas.id “Wakil Bupati nanti akan dikeluarkan surat dari Gubernur, dan dari saya juga akan menyampaikan untuk wakilnya menjadi Plt,” tutur dia. 

Tito menegaskan pihaknya menghormati proses hukum dijalankan KPK terkait Bupati Kolaka Timur. 

Paloh Minta DPR Panggil KPK Namun, dia juga menyampaikan, Kemendagri telah memberikan upaya pencegahan terkait praktik korupsi di pemerintahan daerah. 

“Saya kira sudah berkali-kali dalam banyak sekali sudah, apa namanya itu, langkah-langkah untuk pencegahan yang dilakukan, termasuk diantaranya kegiatan-kegiatan penjelasan, pengarahan, membuat sistem monitoring center bersama KPK dilakukan,” ucap dia.

 “Tapi kadang-kadang saja ada oknum yang, oknum dalam petik ya, yang melakukan pelanggaran,” ujar dia. 

Penangkapan Abdul Azis berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan rumah sakit. 

“Terkait dengan perkaranya, terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan RS. Peningkatan kualitas atau status RS,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Azis Lambaikan Tangan 

Aksi Bupati Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Azis berkali-kali melambaikan tangan ke kamera awak media saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025). 

Ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdul Azis diboyong dari Kota Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) menuju Jakarta. 

Dengan agenda OTT yang dilakukan KPK di Makassar sejak semalam, Kamis (7/8/2025), total delapan orang diamankan berkaitan dengan dugaan kasus suap RSUD Kolaka Timur. 

Bupati Kolaka Timur sudah berada di Gedung Merah Putih KPK sempat melambaikan tangan ke kamera awak media. 

Momen tersebut tertangkap kamera. Ia berjalan menuju pintu masuk gedung KPK dengan santai. 

Tangannya membawa koper berwarna hitam. 

Matanya tertuju pada awak media sudah berada di area pintu. 

Abdul Azis pun sempat melambaikan tangan ke arah kamera wartawan. 

Tak hanya sekali, namun ia juga melambaikan tangan hingga tiga kali ke arah kamera. 

Dua kali sebelum masuk gedung KPK, dan sekali saat menaiki tangga untuk dibawa ke ruangan. 

Orang nomor satu di Kolaka Timur ini, mengenakan kemeja cokelat dipadukan celana hitam. 

Sementara untuk bagian wajahnya ditutupi masker berwarna hitam. 

Ia juga memakai topi berwarna putih. 

Sepatu sport berwarnu biru juga dikenakannya. 

Saat turun dari mobil, ia terlihat membawa koper berwarna hitam. 

Ia berjalan ke pintu masuk gedung KPK sambil melambaikan tangan pada awak media. 

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Selatan dan Tenggara, Kamis (7/8/2025).  

OTT dilakukan terkait dugaan kasus suap RSUD Kolaka Timur dengan anggaran Rp170 miliar. (tribun-timur.com/erlan saputra/TribunnewsSultra.com/Sugi Hartono). (*)