Rudianto Lallo Kesal Ada Drama OTT Bupati Kolaka Timur Jelang Rakernas Nasdem di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Anggota DPR RI Rudianto Lallo, mengungkapkan kekesalannya terhadap kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang dikaitkan dengan kader Partai NasDem, Abdul Azis, menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Hotel Claro Makassar Jumat besok.

Hal itu disampaikannya saat sesi jumpa pers di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Kamis (7/8/2025).

Ia mengatakan, munculnya isu tersebut di waktu yang sangat sensitif menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya untuk menggiring opini publik secara tidak sehat.

“Yang kami tolak adalah drama-drama yang diciptakan dan bisa menggiring opini publik ke arah yang salah,” katanya.

Kader NasDem itu mengaku, semua pihak seharusnya menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, bukan malah menciptakan kegaduhan di ruang publik.

“Mari kita hormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Itu yang utama,” ungkapnya.

Mantan Ketua DPRD Makassa itu juga mengingatkan bahwa penegak hukum tidak boleh bertindak di luar koridor, apalagi mencari-cari kesalahan tanpa dasar yang jelas.

“Penegak hukum juga tidak boleh mencari-cari kesalahan. Saya ulangi, tidak boleh,” ujarnya.

Baca juga: Penampilan Abd Azis Bupati Kolaka Timur saat Diisukan Ditangkap KPK, Duduk Samping Ahmad Sahroni

Ia menyebut bahwa momen Rakernas Partai NasDem yang akan digelar jumat besok telah terganggu oleh isu tersebut. 

Menurutnya, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada motif tertentu di balik kemunculan kabar itu.

“Kami merasa terusik karena pada saat bersamaan, besok ada agenda besar Rakernas Partai NasDem," kata dia.

"Kami tidak ingin proses hukum dijadikan alat untuk menarget orang tertentu, apalagi dengan cara mencari-cari kesalahan,” tambahnya.

Pria berakronim nama RL itu menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung penuh kerja KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. 

Namun ia menolak keras segala bentuk penyalahgunaan kewenangan atau penggiringan opini.

“Kami mendukung penuh kerja KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Tapi cara seperti ini, seperti yang disampaikan Kakak Sahroni, itu yang kami tolak. Itu sikap kami,” jelasnya.