Jolly Roger dan Bendera Simbol Perlawanan Rakyat dari Jepang

TRIBUN-TIMUR.COM - Indonesia akan merayakan HUT Proklamasi pada Minggu 17 Agustus 2025, sekira dua pekan lagi.

Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Nomor B-20/M/S/TU.00.03/07/2025, masyarakat diimbau mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing,1-31 Agustus 2025

Namun tahun ini, tak hanya merah putih, bendera bajak laut Jolly Roger pun ikut berkibar.

Fenomena ini pertama kali mengemuka di media sosial saat sejumlah sopir truk yang biasanya mengibarkan merah putih di kendaraannya, terekam kamera mengganti dengan bendera Jolly Roger.

Pengibaran bedera disertai Narasi “Merah putih terlalu suci untuk dikibarkan di negeri yang kotor ini.” 

Baca juga: Kader Muda ICMI Sulsel: Tren Bendera One Piece Adalah Momentum Introspeksi Bangsa

Sontak hal ini viral di berbagai platform. Belakangan tak hanya di truk, masyarakat juga ikut mengibarkan Jolly Roger di depan rumah mereka.

Di dunia nyata, Jolly Roger adalah bendera bajak laut yang digunakan selama “zaman keemasan pembajakan", berlangsung dari akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18. 

Dalam serial manga dan anime asal Jepang, One Piece, Jolly Roger dimiliki oleh masing-masing kelompok bajak laut. 

Namun paling terkenal adalah Jolly Roger milik The Straw Hat Pirates (Bajak Laut Topi Jerami), karakter utama di One Piece.

Bendera ini berwarna hitam dengan gambar tengkorak ciri khas bajak laut di tengahnya.

Tengkorak memakai topi jerami berwarna orange dengan dengan garis merah melingkari topi.

Di serial One Piece, Jolly Roger bukan sekadar bendera bajak laut.

Ia adalah simbol kehidupan kru pemiliknya, mewakili keyakinan, kekuatan, dan tujuan mereka. 

One Piece sendiri sangat populer di kalangan pecinta anime dan manga Jepang. Terbit pertama kali 28 tahun lalu, tepatnya 4 Agustus 1997.

One Piece menceritakan sekelompok bajak laut berkelana mengelilingi dunia dengan satu tujuan, mendapatkan harta karun One Piece peninggalan sang Raja Bajak Laut, Gold D Roger.

Namun tak seperti bajak laut pada umumnya yang terkenal jahat dan suka merampok. Kru Topi Jerami anomali.

Mereka baik dan suka menolong orang, khususnya mereka yang ditindas.

Bahkan aparat (Angkatan Laut) dan pemerintah dunia di semesta One Piece pun berani mereka lawan.

Sikap kru Bajak Laut Topi Jerami itulah yang diduga ditiru oleh sebagian masyarakat Indonesia, terkhusus mereka yang mengibarkan Jolly Roger. 

Jolly Roger dianggap simbol perlawanan terhadap pemerintah dan aparat yang belakangan kerap membuat kebijakan menimbulkan pro-kontra di masyarakat.
 
Fenomena berkibarnya bendera bajak laut jelang HUT ke-80 Proklamasi RI ini pun viral. Saking viralnya, pemerintah bahkan sudah memberi atensi khusus terhadap fenomena ini.

"Tolonglah ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan (Hari Kemerdekaan),” kata Mensesneg, Prasetyo Hadi, di Jakarta, Senin (4/8/2025).

"Mari bersatu, lawan hal-hal seperti itu," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di tempat terpisah.

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Firman Soebagyo bahkan lebih menohok.

Ia menyebut tindakan mengibarkan Jolly Roger sebagai bentuk provokasi, bahkan makar.

"Ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan, tidak boleh. Bagian daripada makar mungkin malah itu,” kata Firman, ditemui awak media Kamis (31/7/2025). 

Meski dikecam pemerintah, pengibaran Jolly Roger justru dianggap pengamat bukanlah sebuah pelanggaran.

Seperti diutarakan Pengamat Hukum Pidana UIN Alauddin Makassar, Dr Rahman Syamsuddin.

Ia mengatakan, menyandingkan bendera merah putih dan bendera One Piece bukanlah tindakan pidana.

Pasalnya, keberadaan logo One Piece tersebut tidak merusak keutuhan bendera merah putih.

"Sebenarnya gambar One Piece itu saya lihat tidak masuk ji di dalam merah putih. Kedua, one peace sebenarnya ini sebuah cerita bajak laut dan istilahnya ini kan berangkat dari film kartun," ucap Rahman Syamsuddin dikonfirmasi Tribun-timur.com.

Ia menegaskan, keberadaan bendera One Piece bukanlah bentuk makar seperti dilakukan kelompok separatis Papua dengan mengibarkan Bintang Kejora. 

Bendera Jolly Roger ala Anime Bajak Laut itu, hanya bentuk ekspresi masyarakat atas sosok One Piece.

"Kecuali bendera Papua merdeka, RMS, kan seperti itu. Memang dia mengembalikan justifikasi bahwa bendera itu sebuah negara," sebutnya.

Dr Rahman Syamsuddin dikenal sebagai pakar hukum Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ia sudah menerbitkan banyak buku soal hukum. Antara lain kode Etik dan Hukum Kesehatan (2012), Hukum Acara Pidana dalam integrasi keilmuan (2013), Merajut Hukum Indonesia (2013), hingga Pengantar Ilmu Hukum (2013).

Di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, pengibaran Jolly Roger di kendaraan ataupun rumah memang belum terdeteksi, namun bukan berarti tak ada.

Penjual bendera merah putih musiman di Makassar, Indri (40) mengaku beberapa sopir truk sempat menanyakan ketersediaan Jolly Roger. Hanya saja ia tidak menjual bendera itu. 

Indri berjualan di trotoar jalan tepat di depan kampus I UIN Alauddin, Jl Sultan Alauddin, Makassar.

"Baru baru tadi ada yang cari pakampas (sopir truk box), tapi kita tidak menjual," ungkap Indri yang 10 tahun terakhir menjual bendera di momen kemerdekaan.

Di dunia anime Jepang, simbol perlawanan bukan hanya dari One Piece dengan Jolly Roger-nya.

Ada beberapa bendera atau pataka perlawanan lainnya. Satu di antaranya simbol Night Ride dari anime Akame ga Kill!

Akame ga Kill! mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Tatsumi. Ia bergabung dengan Night Raid, sebuah kelompok pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang korup dan tiranik. 

Pemerintahan yang dipimpin oleh Kaisar dan elitnya menindas rakyat dengan kekuatan militer. 

Night Raid berjuang untuk menghancurkan pemerintahan yang kejam dan memperjuangkan kebebasan rakyat yang tertindas.

Ada juga Guilty Crown. Animasi ini mengambil latar di masa depan yang suram, di mana Jepang telah hancur akibat virus yang menghancurkan sebagian besar populasi. 

Pemerintah yang baru, mengontrol negara dengan tangan besi dan menindas rakyat yang tersisa. (*)