Tak Punya Menteri di Kabinet Merah Putih, Nasdem Ikuti Jejak PDIP? Ditentukan di Rakernas

Politikus PDI-P Yasonna Laoly menjelaskan, hal tersebut menjadi arahan Megawati  ketika berpidato dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR-DPRD fraksi partainya pada 30 Juli 2025.

Dukungan PDI-P sebagai penyeimbang atau menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

“Kan kalau PDI-P kemarin di bimtek ibu sudah mengatakan. Kita dukung pemerintahan Pak Prabowo, walaupun kita berada di luar kabinet. Kita tetap mendukung sebagai penyeimbang,” ujar Yasonna di sela-sela rangkaian Kongres ini.

Yasonna Laoly a politisi Indonesia menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabinet Kerja sejak 27 Oktober 2014.

Ia menjbat hingga mengundurkan diri setelah terpilih sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2019.

Namun, ia kembali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menduduki kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabinet Indonesia Maju.

Pria bernama lengkap Yasonna Hamonangan Laoly itu kembali mengundurkan diri pada 19 Agustus 2024.

Pria lahir 27 Mei 1953 ini digantikan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Komisi II pada periode 2004–2009.

Ia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

 Ia berlatar belakang sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual, dan pimpinan di perguruan tinggi.

Kongres kukuhkan Megawati jadi Ketum lagi

PDI-P menggelar Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, pada Jumat (1/8/2025).

Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P untuk periode 2025–2030.

Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, menyebut seluruh peserta kongres secara bulat meminta agar Megawati segera dikukuhkan kembali.