Kronologi OTT Elsye Hartuti Lulusan IPDN, Diamankan Bersama 20 Kepala Desa, 2 Sudah Tersangka

TRIBUN-TIMUR. COM - Kejadian ini bermula dari adanya undangan pertemuan untuk membahas anggaran kegiatan sosial di Kantor Camat Pagar Gunung pada Kamis (24/7/2025) sore.

Sebanyak 20 Kades di Kecamatan Pagar Gunung hadir dalam pertemuan itu dengan membawa uang masing-masing Rp7 juta.

Uang dikumpulkan ke Kantor Kecamatan Pagar Gunung kemudian disetorkan camat ke aparat hukum.

Transaksi ini diketahui Kepala Kejati Sumsel hingga akhirnya menerjunkan tim untuk melakukan OTT.

Seorang Camat Elsye Hartuti jebolan IPDN, dua Kasi dan 20 Kades di wilayah Kecamatan Pagar Gunung pun digiring petugas ke Gedung Kejati Sumsel, Kamis malam. 

Dari ke-23 orang, empat di antaranya perempuan dan sisanya laki-laki.

Mereka lalu dibawa ke Kejati Sumsel di Palembang dengan menggunakan tiga unit mobil dan tiba di Kejati Sumsel sekira pukul 22.10 WIB.

Dengan pengawalan ketat, satu persatu kades tersebut digiring ke ruang pemeriksaan di lantai atas gedung Kejati Sumsel.

Modus Operandi

Modus operandi kasus ini yakni pimpinan forum meminta diadakannya iuran dana sosial, seperti kegiatan sosial dan silahturahmi dengan Instansi Pemerintah.

Para tersangka meminta agar para kades untuk iuran masing-masing dalam periode satu tahun sebesar Rp7 juta.

Sebelumnya, di awal periode para kades telah menyerahkan uang tersebut masing-masing sebesar Rp3,5 juta.

Uang diberikan kepada Bendahara Forum Kades.

Adapun sumber dananya diambil dari Dana Desa, di masing-masing wilayah.

Mendagri Tito Bereaksi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi hebohnya berita salah satu camat di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel) terjaring OTT.

Ialah Elsye Hartutui Camat Pagar Gunung terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, Kamis (24/7/2025). 

Camat Elsyre Hartuti terjaring OTT bersama 20 kepala desa.

Mendagri Tito Karnavian langsung menelepon Bupati Lahat Bursah Zarnubi.

Mendagri Tito memberikan peringatan keras. 

Bupati Lahat, Bursah Zarnubi mengatakan, ia secara langsung ditelepon Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. 

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian, menyampaikan peringatan keras agar tidak ada lagi praktik-praktik yang mencoreng nama baik pemerintahan daerah, khususnya di tingkat desa dan kecamatan.

“Jangan ada lagi praktik seperti itu. Bila perlu, kalau ada aparat hukum atau siapa pun yang meminta-minta, langsung laporkan,” pesan Mendagri Tito ke Bupati Bursah Zarnubi lewat telepon dikutip dari TribunSumsel.com

Dilanjutkan Bursah, selain atas nama Bupati Lahat dirinya dikontak langsung oleh Mendagri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).

Ia menegaskan tidak ada istilah permintaan atas nama bupati, pejabat, atau siapa pun.

“Saya dikirim ke seluruh kabupaten juga karena sebagai Ketua APKASI. Saya tegaskan jangan ada lagi kejadian seperti ini, Ini peringatan keras Tidak ada istilah  atas permintaan bupati atau siapa pun. Kalau ada yang meminta-minta, jangan dilayani,” tegas Bursah, Minggu (27/7/2025).