Jokowi Dicecar Pertanyaan Soal KKN dan Pembimbing Skripsi Kasmudjo

TRIBUN-TIMUR.COM, SOLO - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menjalani pemeriksaan atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dibuatnya buntut tudingan keaslian ijazahnya.

Pemeriksaan terhadap Jokowi itu dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo, Jawa Tengah, Rabu (23/7/2025) siang. 

Pemeriksaan terhadap Jokowi berlangsung sekitar 3 jam.

Dalam pemeriksaan itu penyidik menyita dua dokumen, yakni ijazah asli Jokowi saat lulus dari SMAN 6 Solo dan ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

"Ya juga sudah dilakukan tadi, penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik," kata Jokowi usai menjalani pemeriksaan. 

Baca juga: Penyebab Jokowi Tolak Diperiksa di Jakarta Hari Ini, Polisi Diminta Datang ke Solo

Di momen yang sama, Jokowi mengaku bahwa dirinya diperiksa bersama dengan sejumlah saksi lain yang juga dipanggil oleh penyidik.

Setidaknya ada 10 saksi yang disebut Jokowi diperiksa bersama-sama dengan dirinya.

"Iya tadi juga bersama-sama dengan saksi-saksi yang juga diperiksa, ada 10 plus saya berarti 11," ujarnya. 

Diduga 10 saksi tersebut berasal dari instansi pendidikan yang mengeluarkan ijazah Jokowi untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam pemeriksaan itu Jokowi dicecar 45 pertanyaan, dengan materi berupa pendalaman sejumlah hal seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi dan dosen pembimbingnya.

Namun demikian, Jokowi menjelaskan bahwa dari 45 pertanyaan itu, 35 pertanyaan merupakan pertanyaan ulangan yang pernah ia dapatkan pada pemanggilan pertama di Mapolda Metro Jaya beberapa waktu lalu.

"Ya tadi ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali dan yang baru 10 pertanyaan," terang Jokowi.

Jokowi mengaku menjawab semua pertanyaan yang disodorkan oleh penyidik tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, sesuai dengan yang terjadi apa adanya," lanjut dia.

Dalam pemeriksaan tersebut, Jokowi juga mendapat pertanyaan terkait jabatan Kasmudjo maupun siapa nama dosen pembimbing skripsi dirinya ketika duduk di bangku kuliah.

"Yang kedua mengenai pak Insinyur Kasmudjo, saya sampaikan bahwa beliau adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan pak Kasmudjo, tapi Prof Dr Ir Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja," kata dia.

Nama Ir. Kasmudjo muncul dalam perbincangan publik karena disebut-sebut sebagai dosen yang bisa menguatkan keabsahan ijazah Jokowi. Kasmudjo bahkan ikut digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman terkait ijazah Jokowi.

Gugatan ini diajukan oleh seorang bernama Ir Komardin, yang disebut sebagai advokat atau pengamat sosial, dan telah terdaftar pada 5 Mei 2025 dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn.

Ir. Kasmudjo sempat mengungkapkan bahwa saat Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM antara tahun 1980 hingga 1985, dirinya masih menjabat sebagai asisten dosen. Ia mendampingi beberapa dosen senior dan belum diperbolehkan mengajar secara mandiri.

Selain itu, Jokowi menyebut ada beberapa pertanyaan termasuk keterkaitan dirinya dengan salah satu kader PSI Dian Sandi yang mengunggah potret ijazah S1 miliknya di media sosial.

"Yang baru tadi mengenai Dian Sandi apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya," urainya.

"Dan yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya," tambah Jokowi.

Dian Sandi Utama adalah seorang politikus dan aktivis Indonesia yang merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sosoknya menjadi sorotan setelah mengunggah foto digital ijazah Jokowi dari UGM di media sosial, sebagai respons terhadap polemik ijazah palsu yang menyelimuti Presiden ke‑7 RI.

Jokowi pun berharap agar proses hukum terkait aduannya mengenai dugaan pencemaran nama baik bisa berjalan lancar dan dihormati oleh semua pihak. "Ya proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti," ungkapnya. "Ya kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada sampai nanti di pengadilan kita lihat ya," pungkasnya.

Bantah Sakit

Dalam kesempatan yang sama pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan mengungkap kronologi kenapa pemeriksaan terhadap Jokowi di tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya ini digelar di Mapolresta Solo.

Yakup menjelaskan bahwa memang kliennya telah mendapatkan panggilan pada Kamis (17/7) lalu. 

Yakup menegaskan bahwa pihaknya telah secara resmi menyurati Polda Metro Jaya untuk menunda pemeriksaan. Tetapi Yakup juga menegaskan bahwa penundaan pemeriksaan tersebut bukan karena kliennya sakit melainkan karena telah memiliki agenda yang sudah terjadwal sebelum ada pemanggilan dari Polda Metro Jaya.

"Masih ada yang mencoba memelintir bahwa 'pak Jokowi kemarin dipanggil kok sakit kemudian tidak hadir'. Di sini saya sampai kan dengan tegas bahwa memang Bapak Jokowi sudah dipanggil hari Kamis (17/7) kemarin," ungkap Yakup.

"Namun kami kami sudah bersurat secara resmi untuk meminta penundaan karena memang Pak Jokowi sudah kegiatan atau agenda yang tidak bisa ditinggalkan," lanjut dia.

Sementara terkait penentuan pemeriksaan terhadap Jokowi digelar di Mapolresta Solo, Yakup juga menjelaskan bukan karena kliennya diberi keistimewaan oleh penyidik.

Yakup menegaskan bahwa pihaknya terlebih dulu mengajukan kepada pihak penyidik untuk pergantian lokasi pemeriksaan setelah tahu ada sejumlah saksi yang juga diperiksa di Mapolresta Solo.

"Jadi ini bukan pemeriksaan khusus untuk Pak Jokowi tapi ini karena kami mengetahui bahwa banyak sekali saksi-saksi diperiksa di sini oleh karena itu kami mencoba menghubungi apakah pak Jokowi bisa diperiksa bersamaan," urainya.

"Ternyata itu sangat mempermudah penyidikan dan membantu penyidik, sehingga kami menghormati hukum. Dan ternyata hari ini," pungkas Yakup.(tribun network/acf/ang/dod)