Curhat Suami Putri Karlina, Wagub Jabar Semangati Maula Anak Dedi Mulyadi

Mabes Polri diminta turun tangan usut tragedi maut pesta pernikahan Maula Akbar dan Putri Karlina anak Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Pengusutan kasus pernikahan Maula Akbar dan Putri Karlina merupakan ujian besar bagi penegakan hukum.

Praktisi hukum sekaligus advokat senior di Garut, Yudi Kurnia menilai tragedi ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum.

 Penegak hukum harus hadapi pejabat pemerintah dan unsur kepolisian.

Dedi Mulyadi kini berbesan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Anak Dedi Mulyadi, Maula Akbar menikahi dengan anak Irjen Karyoto, Putri Karlina.

Saat ini Maula Akbar adalah anggota DPRD Jabar.

Sementara Putri Karlina adalah Wakil Bupati Garut.

Untuk memastikan transparansi, Yudi mendesak agar penyidikan tidak ditangani di level daerah. 

Yudi meminta Mabes Polri turun tangan langsung.

Desakan itu menjadi ancaman bagi Karyoto dan Dedi Mulyadi.

"Karena di dalam struktur acara ada nama Kapolda Metro Jaya maka penyidikannya harus dilakukan oleh tingkat yang lebih tinggi, yaitu Mabes Polri," tegasnya Kepada Tribunjabar.id, Minggu (20/7/2025).

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto berpangkat bintang dua atau Irjen singkatan dari Inspektur Jenderal Polisi, salah satu pangkat tinggi dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Pangkat ini berada di bawah Komisaris Jenderal Polisi (Komjen) dan di atas Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen)

Pangkat Irjen termasuk dalam golongan Perwira Tinggi (Pati).

Ditandai dengan dua bintang emas di lambang kepangkatannya.

Setara dengan pangkat Mayor Jenderal di militer.

Biasanya dijabat oleh Kapolda tipe A atau pejabat tinggi di Mabes Polri

Sementara itu Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan yang menangani kasus ini juga berpangkat bintang dua.

Karena sama-sama bintang dua Yudi merasa harus Mabes Polri yang turun tangan di kasus yang jadi sorotan pada akhir pekan kemarin hingga saat ini.

Hindari Intervensi Relasi Kuasa, selama Proses Hukum Baiknya mereka Terlibat Dinonaktifkan

Yudi menekankan, proses hukum terhadap peristiwa ini harus menjunjung asas equality before the law.

"Harus ada perlakuan yang sama di mata hukum, baik terhadap rakyat kecil maupun pejabat,"

"Maka, selama proses hukum berjalan, semua pihak yang menjabat di pemerintahan maupun kepolisian sebaiknya dinonaktifkan untuk menghindari intervensi relasi kuasa," jelasnya.

Yudi juga mengingatkan, tanggung jawab tidak cukup hanya berupa permintaan maaf atau ganti rugi materiil.

Penyelenggara hajatan juga ungkapnya, harus bertanggungjawab secara hukum.

"Ada pasal-pasal yang mengatur dalam KUHP, suka tidak suka harus diproses untuk penegakan hukum," kata Yudi.

"Itu harus diproses secara hukum dan dipertanggungjawabkan. Ini akibat dari kelalaian dalam penyelenggaraan pembagian makan yang dihadiri ribuan warga, tanpa perhitungan matang terhadap faktor keamanan dan keselamatan," kata Yudi.

Ia menolak anggapan bahwa peristiwa tersebut adalah pesta rakyat. 

Menurutnya, itu adalah pesta pernikahan pejabat yang coba dilegitimasi sebagai acara kerakyatan lewat pembagian konsumsi gratis.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Wagub Jabar Erwan Setiawan Semangati Anak Dedi Mulyadi setelah Tragedi Makan Gratis di Garut