Diskusi HUT-27 PKB Sulsel : Membaca Visi, Permasalahan dan Prioritas Pembangunan Sulsel 2025-2030

TRIBUN-TIMUR. COM - Berikut rangkuman podcast Membaca Visi, Permasalahan dan Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan 2025-2030.

Hadir sebagai narasumber H Azhar Arsyad SH MH Ketua DPW PKB Sulsel, DR Agussalim Akademisi, Dr Setiawan Aswad Mdev Plg,  Kepala Bappelitbangda Sulawesi Selatan, Dr KH Afifuddin Harisah Lc MAg, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Se-Sulawesi Selatan dan Lusia Palulungan Perwakilan Masyarakat Sipil / Yayasan BAKTI .

Diskusi ini dalam rangka hari ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelumnya, diskusi seri pertama telah dilaksanakan pada hari Sabtu minggu lalu.

Berikut rangkumannya

Dr Setiawan Aswad Mdev Plg, Kepala Bappelitbangda Sulawesi Selatan - RPJMD itu disusun mengacu kepada RPJP daerah dan juga kepada rencana penggunaan jangka panjang nasional itu diharmonisasi semua sekarang. Dan seterusnya sampai kepada tahunan. RPJMD ini penting karena ini menyangkut bagaimana pembangunan Sulawesi Selatan 5 tahun ke depan. Jadi RPJMD ini, pendekatan politisnya ketika disusun seperti itu. Wajib mengakomodir visi misi program kepala daerah terpilih ya. Karena menyusunnya banyak pendekatannya. Jadi harus, tidak bisa tidak. 

Jadi RPJMD itu Pak sebelum kepala daerah terpilih sudah ada rancangannya namanya rancangan teknokratik. Nah, ini rancangan teknokratik yang banyak menggambarkan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini berlangsung melihat dari beberapa aspek aspek ee gambaran umum daerahnya Bu Ibu sekalian geografis sosial pelayanan daya saing dan seterusnya. Nah, ini memastikan bahwa pembangunan itu berjalan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Ya, begitu kepala daerah terpilih, maka visi misinya harus dimasukkan dalam rancangan teknokratik tadi. 

Bagaimana Ibu Lusia membaca ini?

Lusia Palulungang - Kegiatan ini baik bagaimana pembangunan di Sulsel ini bisa benar-benar mengatasi permasalahan di masyarakat. Saya mencatat beberapa permasalahan di sini yaitu kemiskinan, pendapatan per kapita yang tidak merata, permasalahan kesehatan, kualitas layanan pendidikan, resiko bencana alam, keterbatasan air bersih dan aksesnya, ketenagakerjaan dan layanan publik prima. Dari sejumlah eprmasalahan tersebut, maka sebenarnya pemasalahan ini sangat ebrdampak pada kelompok-kelompok rentan dan marjinal. Ada tantangan yang juga harus diaddress untuk mengatasi permasalahan ini. Ketika data tidak ada, misal jumlah disabilitas di Kota Makassar. Jika data tidak ada, maka akan sulit mendapatkan akses, karena selama ini menjeneralisasi akses. Ini harus dipikirkan sektor terkait selaku pelaksana program di perangkat daerah. Pengalaman bakti di pendidikan, kami mendampingi kabupaten kota untuk pendidikan inklusif melalui sekolah-sekolah inklisif menjadi kebijakan nasional dan salah satu tantangannya, tidak ada guru atau kurang sekali guru pembimbing khusus atau pendamping khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena selama ini fokus kita anak berkebutuhan khusus sekolah di sekolah luar biasa, 

Bappeda harus memastikan bahwa perencanaan penganggarannya harus responsif gender dan inklusif. Berbasis data agar bisa mengatasi persoalan mendasar kelompok-kelompok rentan tadi. 

Dr KH Afifuddin Harisah Lc MAg - Saya melihat Sulawesi Selatan baik-baik saja. Tidaka da konflik keagaan krusial maupun membahayakan. Ormas-ormas tidak berbenturan namun dalam hal ini, pesantren itu sangat terbuka untuk didefenisikan. Banyak guru-guru pesantren gajinya dibawah UMR. Tolong bisa didorong supaya guru honor pesantren guru ngajinya, guru kitab kuningnya tidak PNS bisa mendapat bantuan kesejahteraan dari Baznas. Jangan sampai hanya memberikan bantuan berbasis proposal. Ini saya kira perlu didorong agar mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas keagamaan dan perda pesantren sudah ada sejak periode lalu dikawal dan ditambah isinya. Tolong dibaca isinya itu perda secara utuh untuk menjadi sebuah patokan. 

DR Agussalim Akademisi - Yang membuat agak rumit penyusunan RPJMD pemerintah pusat sangat top down dalam mengarahkan pemerintah daerah. harus diselarasakan dengan visinya Pak Prabowo, Asta Citanya Prabowo, program prioritasnya, MBGnya, sekolah rakyatnya, semua harus disinkronisasikan. Kita butuh ilmu penyelarasan, ilmu sinkronisasi, akhirnya muncul cocoklogi. Problemnya karena nanti pengesahannya di kementerian dalam negeri. Yang doiepriska bukan apa visi gubernur, yang dipelototi, apakah selaras atau tidak selarasa. Problemnya di situ hingga menimbulkan banyak kerumitan. Fokus di kerangka logicnya, Tidak fokus ke permasalahan tapi bagaian koherensinya antara bagian satu dengan bagian yang lain. 

Pertanyaan Peserta

Abdul Karim - Soal ekonomi biasanya pemerintah mengklaim. Apa kebijakannya pemerintah? Saya melihat pak gubernur ini misteri. Kita tidak pernah dengar pikirannya, yang mana poin pikirannya pak gub di visi misi ini? Di antara visi misi itu tadi, apakah model kepemimpinan gubernur bisa mencapai itu?

Dr Setiawan Aswad Mdev Plg - Setiap pemimpin punya gaya punya style. Kemudian diyakini setelah ebrinterakhsi dengan ebberapa stake holder inilah model kepemimpinan bsia dipakai. Setiap pemimpin berkeinginan memberi manfaat sebesar-besarnya ke masyarakat. 

Closing Statement