Sekwan DPRD Bone Batal Dilantik, Benarkah Imbas Tanda Tangan Andi Tenri Walinonong?

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE- Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, melantik 5 (lima) pejabat hasil lelang jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Mereka dilantik di Aula Lateye Riduni Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, jalan Petta Penggawae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Rabu (16/7/2025). 

Kelima pejabat itu yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Edy Saputra Syam yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Bengo, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Andi Muhklis yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Kahu. 

Lalu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hasnawati Ramli yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Tanete Riattang Barat, Kepala Balitbangda Andi Syamsul Musriah yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Libureng. 

Kemudian Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Andi Aswad yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Lamuru. 

Diperoleh informasi, pelantikan hari ini ada enam pejabat yang akan dilantik termasuk pejabat yang akan mengisi posisi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bone, Hj Faidah yang sebelumnya menjabat Plt Sekretaris Bappenda namun batal dilantik.

Batalnya pelantikan Sekwan DPRD Bone dikarenakan belum mendapat persetujuan dari Ketua DPRD Bone yakni Andi Tenri Walinonong.

Padahal Hj Faidah sudah mendapatkan restu dari semua Fraksi yakni Partai Nasdem, PKB, Ampera, Golkar, Demokrat, PPP, Gerindra, PKS. 

Atas dasar tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak memberikan izin kepada Pemkab Bone untuk melantik Sekwan.

Meski demikian, keputusan pengusulan nama calon Sekwan tetap berada ditangan pimpinan DPRD.

Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 205 ayat (2). 

Dimana Sekretaris DPRD kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati/Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Mantan Sekwan DPRD Bone, Andi Alimuddin.

Menurut dia persetujuan pengangkatan Sekwan merupakan kewenangan pimpinan DPRD.

Adapun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Fraksi di Bone, tidak bisa dijadikan keputusan DPRD, karena Fraksi bukan alat kelengkapan Dewan.

"Yang menentukan pimpinan. Karena Sekwan bertanggungjawab secara teknis operasional kepada pimpinan DPRD," kata Andi Alimuddin. 

Sementara, Plt Sekretaris DPRD Bone Hj. Faidah yang dikonfirmasi membantah jika dirinya tak berkomunikasi dengan Ketua DPRD Bone.

Kata dia, ia sudah beberapakali menghadap Ketua DPRD Bone dan menghubungi tapi tak berhasil.

“Itu tidak benar. Saya sudah berusaha menghubungi lewat whatsapp dan menelpon, bahkan mendatangi rujab ketua DPRD Bone, tapi tak pernah ketemu, bahkan kemarin dua kali saya datang,” ungkapnya.

“Bahkan saya sudah disetujui semua fraksi DPRD Bone, dan unsur pimpinan lainnya, tapi bu ketua DPRD tidak mau tanda-tangan dan menyembunyikan stempel,”sambungnya.

Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong hingga saat ini belum memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Tribun-Timur berupaya menghubungi namun belum mendapatkan respon.(*)