Fraksi PKB dan PDIP Minta Pemkot Makassar Selesaikan Sengketa Lahan Sekolah hingga Proyek Mangkrak 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan banyak catatan untuk Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Juru Bicara Fraksi PKB, Basdir memaparkan, sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam program pemerintah hingga lima tahun kedepan. 

Basdir mengingatkan agar Pemkot segera menyelesaikan sengketa lahan Sekolah Dasar Pajjaiang.

Menurutnya, status lahan yang tidak jelas akan berdampak pada kelangsungan pendidikan anak-anak. 

Selain itu, terjadi persoalan berulang  yang terus menerus terjadi setiap tahun ajaran baru.

Misalnya maraknya protes masyarakat akibat banyaknya lulusan SD yang tidak mampu tertampung oleh SMP di Kota Makassar.

Hal ini disebabkan karena perbedaan rasio yang mencolok.

"Sudah saatnya pemerintah kota tidak hanya bertumpu pada solusi jangka pendek namun mulai merencanakan solusi jangka panjang berupa penambahan infrastruktur hingga gedung sekolah SMP secara bertahap," ucap Basdir dalam Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi terkait Ranperda RPJMD 2024-2029.

Baca juga: Sengketa Lahan Tak Kunjung Usai, Warga Minta Kepastian Hukum ke Sekda Makassar

Rapat Paripurna berlangsung di Lt 3 Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Makassar, Jl Ap Pettarani, Rabu (16/7/2025). 

Lanjut Basdir, Pemkot harus mulai menganggarkan pembangunan SMP baru serta menyusun roadmap pertumbuhan sekolah hingga setidaknya 10 tahun kedepan. 

Roadmap tersebut bertujuan memperkecil selisih daya tampung lulusan SD ke SMP secara signifikan dan nantinya akan memenuhi rasio ideal.

Basdir melanjutkan catatannya di sekor kesehatan. Fraksi PKB mendorong penguatan program kesehatan masyarakat.

Termasuk pengawasan intensif terhadap program sampah gratis, serta pembangunan dan operasional Puskesmas di wilayah Ujung Pandang Baru agar segera dilanjutkan dengan alokasi anggaran yang memadai.

Kemudian, untuk hal yang sifatnya integrasi teknologi digital dan inovasi program kreatifitas masyarakat seperti pelaksanaan program Makassar Creative Hub serta pembuatan Makassar 
Super APPS. 

Menurutnya, implementasi teknologi dalam layanan publik ini harus memperhatikan tingkat 
adopsi masyarakat agar tidak sekadar menjadi simbol modernisasi tanpa fungsi nyata. 

Selain itu harus dipastikan Makassar Creative Hub (MCH), harus diarahkan untuk mencari talenta baru Kota Makassar, bukan sebatas diarahkan menjadi tim elite berisi orang-orang tertentu dan itu-itu saja. 

"Dalam analisis fraksi PKB, program MCH akan menjadi maksimal jika memiliki fungsi sebagai promotor bakat bakat baru Kota Makassar," paparnya. 

Kemudian terkait penataan kota, PMB memberikan perhatian serius pada program normalisasi sungai, kanal, dan drainase untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi  keluhan warga. 

Fraksi PKB juga mencatat bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini baru mencapai 11 persen, jauh di bawah standar. 

"Kami mendorong optimalisasi pemanfaatan fasum dan fasos, termasuk penyediaan anggaran khusus untuk perawatan RTH yang berstatus fasum-fasos," tuturnya. 

Dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, fraksi PKB menekankan pentingnya revitalisasi pasar lokal agar lebih layak sebagai pusat penyediaan bahan  pangan warga kota. 

Sementara untuk mendukung sektor usaha kecil, program seragam sekolah gratis juga harus dikontrol ketat, dengan jaminan mutu yang baik dan benar-benar melibatkan UMKM lokal.

Mengenai tata kelola lalu lintas, ia mendorong agar dilakukan pengkajian ulang tata laksana lalu lintas kota, sekaligus menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap  penggunaan jalan raya sebagai parkir permanen. 

Selain itu, PKB juga meminta pemerintah kota melakukan sosialisasi yang lebih baik terkait konsep parkir tahunan, agar tidak menimbulkan Kesalahpahaman Di Masyarakat.

"Terakhir, kami menyoroti daya serap anggaran yang tidak optimal. Berapapun jumlahnya, anggaran dipergunakan untuk kepentingan publik," tegasnya. 

Pemkot diharapkan mendorong percepatan serapan anggaran dengan fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Program RPJMD

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Makassar juga mengutarakan sejumlah catatannya. 

Melalui Juru Bicara Fraksi PDIP, Udin Shaputra Malik, PDIP menegaskan, target dalam RPJMD ini harus didukung dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. 

Personil yang menduduki  jabatan-jabatan strategis OPD harus mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan RPJMD dalam bentuk  program-program dan kegiatan yang berkualitas. 

Kedua, Pemkot diharapkan optimal dan serius serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan optimalisasi potensi pendapatan daerah khususnya sektor pajak dan retribusi memastikan target pendapatan yang realistis.

"Kami juga tekankan peningkatan investasi, pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta diversifikasi ekonomi daerah," tuturnya. 

Keempat, pemkot harus melakukan aktualisasi program-program perlindungan sosial, pelatihan keterampilan, dan perluasan lapangan kerja.

Kelima, memberikan perhatian khusus pada pembangunan, penyelesain dan perbaikan fasilitas publik seperti penyelesaianRumah Sakit Batua, Ujung Pandang Baru serta perbaikan fasilitas sekolah dan kantor kelurahan. 

D isisi lain, Pemkot juga harus mengoptimalkan bantuan terhadap Masjid, kesejahtreraan guru mengaji, marbot, dan pemandi jenasah.

Catatan terakhir, PDIP meminta agar ada upaya untuk memaksimalkan mitigasi dan penanganan banjir, khususnya di Kecamatan Manggala dan Tamalanrea

Serta perlu adanya perlakuan khusus bagi warga Kecamatan Manggala yang berdampak langsung bagi kesehatan masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggratiskan Iuran Sampah tanpa kecuali. (*)