Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Golkar Sulsel

Setelah Taufan Pawe, Kursi Golkar Sulsel Kosong Tanpa Plt hingga Musda

Tak Ada Penunjukan Plt Setelah Jabatan Taufan Pawe Sebagai Ketua Golkar Sulsel Berakhir

Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Sukmawati Ibrahim
Renaldi/Tribun Timur
MUSDA GOLKAR SULSEL - Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, saat ditemui di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Kota Makassar, beberapa waktu lalu. Tak ada pengisian Plt pada posisi Ketua Golkar Sulsel. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Masa jabatan Taufan Pawe sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan akan berakhir pada Agustus 2025.

Hal itu menandai berakhirnya masa kepemimpinan politisi asal Parepare tersebut di tingkat provinsi.

Namun hingga pertengahan Juli ini, belum ada kepastian soal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih ketua baru.

DPD I Golkar Sulsel masih menunggu arahan resmi dari DPP Partai Golkar.

Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, mengatakan belum ada persiapan menuju Musda.

Menurutnya, penyusunan teknis Musda belum dimulai karena jadwal resmi belum diterbitkan oleh pusat.

"Belum ada persiapannya, memang belum ada jadwalnya. Kalau jadwalnya sudah ada, pasti kami siapkan," ujarnya, Selasa (15/7/2025).

Ia menegaskan bahwa semua proses internal partai akan mengikuti ketentuan dan arahan DPP.

Baca juga: ‘Begitu Kalah, Ribut’ IAS Sindir Dinamika Internal Golkar Sulsel

Marzuki juga menjelaskan bahwa meskipun masa jabatan Taufan Pawe segera habis, tidak serta-merta akan langsung diganti.

Menurut dia, DPP memiliki wewenang untuk memperpanjang masa jabatan.

"Namanya kepemimpinan, kalau periodenya selesai, ya harus berakhir di situ, tinggal nanti kita lihat kebijakannya," tambahnya.

Ia menyebut, perpanjangan bisa diberikan selama satu hingga dua bulan.

Keputusan tersebut bergantung pada dinamika dan kesiapan Musda di daerah.

Marzuki juga menegaskan bahwa tidak akan ada penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua dalam waktu dekat.

"Tidak akan ada Plt enam bulan sebelum Musda. Kalau ada yang begitu, tentu itu kebijakan yang lebih tinggi," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved