Headline Tribun Timur
PKS, Demokrat, Gerindra Kecewa: Jawaban Wagub Sulsel Tak Berdasar Data
Yeni menilai sejumlah pertanyaan krusial tidak dijawab secara jelas dan berbasis data, khususnya terkait defisit anggaran senilai Rp1,49 triliun.
Ia mengingatkan Pemprov lebih serius dalam menyusun dokumen perencanaan.
“Kalau landasannya lemah, jangan harap RPJMD bisa dijalankan dengan baik,” tegasnya.
Fraksi Demokrat
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Fatma Wahyuddin, menyoroti jawaban Pemprov terkait utang DBH kepada kabupaten/kota yang dinilai masih terlalu umum dan tidak rinci.
Menurut Fatma, jawaban yang disampaikan Pemprov hanya menyebutkan pembayaran DBH akan dilakukan setiap dua atau tiga bulan, tanpa mencantumkan angka pasti yang akan dibayarkan.
“Ada beberapa poin mengganjal di pikiran saya, terutama terkait pembayaran DBH. Di sini tidak tercantum angka atau nominal sama sekali. Kami dari Fraksi Demokrat butuh rincian,” kata Fatma, Selasa (8/7).
Ia menilai, jawaban tersebut hanya bersifat naratif, tidak disertai data teknis yang diperlukan untuk mengukur tanggung jawab keuangan pemerintah daerah.
“Fraksi Demokrat ingin tahu secara detail berapa besar utang DBH yang akan dibayarkan setiap dua atau tiga bulan. Termasuk berapa yang direncanakan dibayar di tahun 2025, 2026, hingga 2027,” katanya.
Bagi Fatma, kejelasan data ini sangat penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.
Selain itu, transparansi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kabupaten/kota tersalurkan secara tepat waktu dan sesuai jumlah yang seharusnya.
“Kami ingin memastikan tidak ada daerah dirugikan atas ketidaktepatan alokasi atau keterlambatan pembayaran,” katanya.
Fraksi Gerindra
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Fadel Muhammad Tauphan Ansar, berharap agar dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah dapat menjadi bahan refleksi bagi Pemprov Sulsel.
Menurutnya, dokumen tersebut seharusnya menjadi landasan dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.
“Fraksi Gerindra mendukung pembahasan lanjutan di tingkat panitia khusus. Harapannya, dokumen ini bisa menjadi refleksi dan dasar untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif ke depan,” katanya, Selasa (8/7).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.