Abraham Alliance dan Nasib Palestina

Oleh: Mattewakkan

Sarjana Hubungan Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM - Di tengah riuh pemberitaan tentang Perang Iran vs Israel 2025, sebuah foto baliho raksasa di Tel Aviv mencuri perhatian warganet.

Foto tersebut bahkan dimuat oleh TribunNews.com pada 26 Juni 2025. Dalam gambar itu, tampak wajah para pemimpin negara-negara Timur Te­ngah—termasuk dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain—berdampingan dengan Benjamin Netanyahu dan Donald Trump.

Di bagian atas terpampang tulisan: “The Abraham Alliance: It’s Time for a New Middle East.”

Abraham Alliance sendiri merupakan kelanjutan dari Abraham Accords, yakni perjanjian normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dengan Israel yang diinisiasi Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020.

Nama “Abraham” dipilih karena para pihak ingin menekankan kesamaan akar spiritual—bahwa Yahudi, Kristen, dan Islam sama-sama berasal dari tradisi Ibrahim—serta menyuarakan harapan atas nilai-nilai kemanusiaan bersama dan perdamaian antarketurunan Abraham.

Namun di balik semangat spiritual tersebut, Abraham Accords juga dimaknai sebagai langkah geopolitik besar dalam proses rekonsiliasi kawasan Timur Tengah.

Perjanjian ini membuka jalan bagi normalisasi hubungan antara Israel dengan UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Meskipun digagas atas nama stabilitas kawasan, kenyataannya perjanjian ini justru semakin menyingkirkan isu Palestina dari prioritas utama.

Abraham Accords bukanlah sekadar kesepakatan damai biasa, melainkan bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas, dengan AS sebagai aktor utamanya.

Melalui perjanjian ini, Israel—yang selama bertahun-tahun dikucilkan oleh negara-negara tetangga Arab—akhirnya memperoleh akses diplomatik dan ekonomi ke kawasan Teluk dan Afrika Utara.

Bagi UEA, kesepakatan ini dipandang sebagai peluang emas. Kemitraan dengan Israel membuka akses terhadap teknologi canggih dan arus investasi global.

Bahrain, yang secara politik dan ekonomi sangat bergantung pada AS dan Arab Saudi, turut menandatangani perjanjian demi menjaga stabilitas domestiknya.

Sudan bergabung pada awal 2021 dengan harapan dapat keluar dari daftar hitam negara pendukung terorisme versi AS, meskipun upaya tersebut akhirnya terhambat akibat pecahnya perang saudara pada 2023.