TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Takalar menyoroti dugaan korupsi pengadaan buku SD dan SMP di Takalar.
Sorotan HMI ini berdasarkan beredarnya pengakuan seorang kepala sekolah dasar yang menyebut dipaksa mengadakan buku di sekolahnya padahal tidak relevan dengan kebutuhan sekolah.
"Ini mengindikasikan adanya komersialisasi di bidang pendidikan, pendidikan sebagai ladang bisnis," ujarnya, Selasa (8/7/2025).
Kasim menyebut, pendidikan adalah tempat yang suci dan mulia, tempat terciptanya generasi penerus bangsa.
Ia mendesak penegakan hukum harus turun tangan menyelesaikan persoalan-persoalan ini.
Terutama Kasim menyebut adanya dugaan pemufakatan jahat antara K3S dengan rekanan dalam pengadaan buku ini.
"Penegak hukum harus mengusut secara tuntas, terutama apa hubungan pihak rekanan dengan K3S, yang melakukan pengarahan, dalam pengakuan kepala sekolah," katanya.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Takalar, Musdar, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya belum menerima laporan.
"Belum ada laporan," katanya, saat dihubungi via telepon.
Sebelumnya diberitakan, seorang kepala sekolah dasar di Takalar, yang tidak mau disebut namanya, mengaku mendapat intervensi untuk membeli buku yang tidak relevan dengan kebutuhan sekolahnya menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).
Padahal diketahui penggunaan dana BOS diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing.
Kepala sekolah tersebut menyebut 'arahan' membeli buku itu disampaikan Kelompok Kerjasama Kepala Sekolah atau K3S yang ada di setiap kecamatan.
Arahan K3S diintepretasikan kepala sekolah sebagai petunjuk pimpinan atau Dinas Pendidikan.
"Kalau saya di sekolah ku tidak butuh ma (buku), lengkap mi saya di sekolah ku. Tapi kita tau sendiri kalau 'harus'," katanya kepala sekolah tersebut setengah tertawa, diwawancarai, Minggu (6/7/2025).
Jumlah buku yang diarahkan dibeli adalah 2 buku per siswa, dengan harga Rp62 ribu per buku.
Buku tersebut adalah buku Aktivitaa Siswa atau AKSI, yang terbagi dia AKSI Pendidikan Pancasila dan buku AKSI Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial.
Kepala sekolah tersebut juga mengungkap bukan cuma dia yang mendapat arahan mmembeli, tapi sekolah-sekolah lain juga.
Informasi yang dihimpun Tribun-Timur.Com, diketahui bukan cuma SD tapi SMP juga diarahkan membeli.
Diketahui jumlah sekolah dasar di Takalar berjumlah 239, jumlah SMP 49.
Tribun-Timur.Com, menghubungi sejumlah anggota K3S untuk mengonfirmasi kabar ini.
Dua anggota K3S yang merespon membantah adanya arahan tersebut. keduanya mengatakan inisiatif membeli buku berasal dari kepala sekolah sendiri.
"Masing-masing kepala sekolah yang membeli buku melalui SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah)," ucap anggota K3S Mappakasunggu, Iswandi Nyampa.
Kepala Dinas Pendidikan Takalar, Darwis, juga membantah adanya paksaan dalam pembelian buku ini.
Dia menegaskan pembelian buku oleh sekolah dilakukan sesuai kebutuhan sekolah.
"Itu tidak benar, yang saya sering sampaikan adalah para kepala sekolah harus pesan buku sesuai kebutuhan masing-masing," katanya.
Meski demikian, pengakuan dari kepala sekolah ini membuka ruang pertanyaan: apakah pembelian buku memang murni kebutuhan, atau ada tekanan terselubung yang dirasakan pihak sekolah.(*)
lihat foto
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.