Pengangguran di Sulsel Bertambah, Disnaker Ungkap Penyebab Sebenarnya, Bandingkan Tingkat Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM -  Jumlah pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan (Sulsel) meningkat pada Februari 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 238.800 orang menganggur.

Jumlah itu naik 8.123 orang atau 3,97 persen dibandingkan Februari 2024 ,  berjumlah 230.670 orang.

Meskipun jumlah pengangguran bertambah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulsel justru mengalami penurunan tipis sebesar 0,06 persen poin dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan peningkatan jumlah pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan penambahan lapangan kerja.

“Setiap tahun lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi terus bertambah, sementara lapangan kerja belum mampu menampung mereka,” ujarnya saat ditemui di Kantor Disnakertrans Sulsel, Makassar, Kamis (3/7/2025).

Jayadi menegaskan, penanganan pengangguran harus dilakukan secara kolaboratif lintas instansi.

Ia menyebut perlunya sinergi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Penanaman Modal/PTSP untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Kami terus mendorong perusahaan membuka lowongan dan mempertemukan pencari kerja dengan dunia industri, salah satunya melalui job fair hasil kerja sama dengan Universitas Hasanuddin,” katanya.

Ia menyebut job fair tersebut mendapat respons positif dan menjadi langkah konkret pemerintah menekan angka pengangguran.

Disnakertrans juga menggelar berbagai pelatihan keterampilan bagi masyarakat.

“Yang belum punya keterampilan kami latih dari dasar, sedangkan yang sudah punya kami tingkatkan agar lebih kompetitif,” tambahnya.

Sebagai strategi lanjutan, Disnakertrans juga menggandeng TP PKK serta menjalin komunikasi dengan pelaku usaha.

“Malam ini kami bertemu sejumlah pengusaha dalam forum silaturahmi untuk mendorong pembukaan lapangan kerja baru,” ungkap Jayadi.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Unismuh Makassar, Sutardjo Tui, menilai kenaikan jumlah pengangguran dipicu oleh ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

“Pemerintah melakukan efisiensi anggaran, tetapi tidak dibarengi dengan inovasi baru, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta,” katanya.

Menurut Sutardjo, lemahnya daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi global turut memengaruhi minat investasi.

“Kepercayaan investor untuk ekspansi bisnis masih rendah. Kondisi ekonomi global dan domestik kerap dijadikan alasan untuk menunda investasi,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah segera melakukan terobosan untuk menciptakan peluang kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Lebih 1 Juta Sarjana Pengangguran, SMA Lebih 2 Juta

Data terbaru, jumlah pengangguran berpendidikan sarjana di Indonesia lebih 1 juta orang.

Hal tersebut berdasarkan materi ditampilkan saat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat keynote speech Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta pada Rabu (2/7/2025).

Dari data, tercatat ada 1.010.652 lulusan universitas menganggur pada 2025 ini.

Sementara itu, untuk lulusan diploma ada 177.399 orang yang menganggur.

Dari data yang sama tercatat pula sebanyak 2.422.846 lulusan SD dan SMP yang menganggur.

Lalu, untuk lulusan SMA ada 2.038.893 orang yang menganggur.

Terakhir, untuk tingkat pendidikan SMK ada 1.628.517 lulusannya yang menganggur.

Secara keseluruhan, jumlah pengangguran di Indonesia pada 2025 ini tercatat sebanyak 7,28 juta atau setara dengan 4,76 persen.

Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang saat ini bekerja sebanyak 145,77 juta orang.

Dari jumlah tersebut, ada 38,67 persen yang bekerja di sektor formal dan 56,57 persen pekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran).

Saat memberikan materi, Yassierli mengatakan, solusi dari pengangguran harus dilihat dari dua sisi, yaitu ketersediaan tenaga kerja dan permintaan terhadap tenaga kerja.

"Saya tetap melihat bahwa solusi pengangguran itu kita harus melihatnya dari dua sisi, yaitu supply dan demand. Saya bicara demand-nya dulu. Jadi, kondisi global itu adalah sesuatu yang memang kita harus mitigasi, tapi bersamaan dengan itu kondisi dalam negeri harus kita optimalkan," jelas Yassierli.

"Sudah jelas bahwa pemerintah, Pak Presiden, memiliki program prioritas yang menghabiskan sekian ratus triliun. Sepertinya kita masih banyak wait and see," lanjutnya.

Menaker lantas menyinggung soal program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan beroperasi pada 2025 ini.

Presiden Prabowo telah meminta agar 80.000 Kopdes Merah Putih bisa berjalan tahun ini.

Program tersebut, menurutnya, bisa jadi salah satu solusi menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran.

Berdasarkan perhitungannya, jika dalam satu Kopdes Merah Putih ada 25 pengelola, maka program itu bisa menciptakan lebih dari 2 juta lapangan baru.

Penyebab sarjana menganggur

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer tidak menampik banyaknya pengangguran yang berpendidikan sarjana.

Penyebabnya menurut dia, beragam, mulai dari lapangan kerja yang minim, tidak cocok dengan gaji yang ditawarkan perusahaan, hingga kemampuan para sarjana yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

"Pertama mungkin masalah salary. Jadi kan mereka sarjana tetapi ditawarkan gajinya (setara) lulusan SMA. Lalu lokasi (penempatan) dan kebutuhan industri tidak ketemu (dengan keterampilan para sarjana)," ujar Noel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Jangan-jangan mereka milih tempat pekerjaannya. Selain milih tempat pekerjaan, juga milih gaji (berapa)," tuturnya.

Noel mengungkapkan, ia baru saja melakukan sidak ketenagakerjaan ke berbagai daerah.

Salah satunya di Morowali, Sulawesi Tengah, yang terdapat banyak industri.

Dari sidak yang dilakukannya, justru sejumlah perusahaan di Morowali masih kekurangan tenaga kerja.

"Mereka malah kurang tenaga kerja. Kurang tenaga kerja di sana. Makanya kita lagi coba, apakah orang-orang ini, sarjana-sarjana ini mau kerja di sana, gitu," katanya.

"Sarjana-sarjana ini kan terbiasa dengan kehidupan kita. Tiba-tiba dia harus ke kawasan yang enggak ada tempat hiburan dan lain-lain. Ini kan ngaruh ke psikologis mereka ya," tambah Noel.

Ia juga menyarankan para sarjana mau melakukan upskilling dan reskilling supaya bisa menyesuaikan dengan lowongan kerja yang ada. Sebab, jika tidak, para sarjana tidak akan bisa bersaing di dunia kerja.

"Kalau adanya lowongan itu, sementara dia butuh pekerjaan. Jadi mau tidak mau harus reskilling. Karena adanya lokernya itu," tambah Noel.

Cari kerja ke luar negeri sebagai solusi terakhir

Dalam kesempatan yang berbeda, Menaker Yassierli menyampaikan bahwa sebenarnya masih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

Sehingga, para WNI yang masih menganggur tidak perlu ke luar negeri untuk mencari lapangan kerja.

Menurutnya, bekerja ke luar negeri menjadi solusi terakhir dari kebutuhan lapangan pekerjaan saat ini.

"Jadi kita harus mengoptimalkan semua peluang. Yang pertama, peluang pertama itu sebenarnya adalah dari program prioritasnya Pak Presiden," ujar Yassierli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Jadi (ada) makan bergizi gratis 50.000 satuan SPPG, (ada) 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Nanti kemudian ada hilirisasi, kemudian ada ketahanan pangan, ketahanan energi. Itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di depan mata," jelasnya.

Namun, Yassierli mengakui bahwa program-program pemerintah itu masih berproses untuk persiapan maupun pelaksanaan.

Kementerian Ketenagakerjaan sendiri juga membantu menyiapkan SDM tenaga kerja dalam program yang ada. Misalnya, dengan Kementerian Koperasi telah disepakati pelatihan pengelola Koperasi Desa Merah Putih.

"Kemudian (solusi) yang kedua, tentu lapangan kerja dari investasi baru. Dengan adanya Danantara, teman-teman juga lihat sudah ada investasi sekian masuk," ungkap Yassierli.

"Kami sudah ada MoU dengan Kementerian Investasi bahwa ke depan setiap ada investasi itu akan masuk juga pertimbangan terkait dengan ketenagakerjaan," lanjutnya.

Solusi ketiga, yakni Kementerian Ketenagakerjaan mendekatkan diri dengan para pengusaha untuk mendapatkan bocoran data kebutuhan lapangan kerja.

Baru untuk solusi keempat, Yassierli menyebut bekerja di luar negeri bisa menjadi opsi selanjutnya.

"Yang keempat, baru nanti kita berbicara peluang untuk magang ataupun tenaga kerja di luar negeri. Jadi semua itu kita optimalkan," tambah Yassierli.