238 Ribu Pengangguran di Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan mencapai 238.800 orang pada Februari 2025.

Meningkat 8.123 orang atau 3,97 persen dibandingkan Februari 2024 yang berjumlah 230.670 orang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), total angkatan kerja di Sulsel tercatat sebanyak 4,82 juta orang.

Meskipun jumlah pengangguran bertambah, tingkat pengangguran terbuka (TPT) justru mengalami penurunan tipis sebesar 0,06 persen poin dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, menyatakan, lonjakan pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi ketersediaan lapangan kerja.

Baca juga: Data Dinas Sosial: Separuh Warga Sulsel Masuk Kategori Miskin

“Setiap tahun anak-anak kita lulus dari SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Tapi lapangan kerja belum mampu menampung semuanya. Ini menyebabkan angka pengangguran terus meningkat,” katanya di Kantor Disnakertrans Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis (3/7).

Upaya menekan angka pengangguran tidak bisa dilakukan satu instansi. Diperlukan kolaborasi lintas sektor seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Penanaman Modal/PTSP untuk mendorong investasi dan menciptakan peluang kerja baru.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami aktif menjalin kerja sama dengan banyak pihak, termasuk perusahaan dan dunia pendidikan, agar penyerapan tenaga kerja bisa ditingkatkan,” ujar Jayadi.

Salah satu langkah konkret dilakukan, kata Jayadi, rutin menggelar job fair bekerja sama Universitas Hasanuddin.

Kegiatan ini mempertemukan pencari kerja dengan berbagai perusahaan dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Selain itu, Disnakertrans juga menggelar pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat.

Program ini ditujukan bagi mereka yang belum memiliki keterampilan, maupun yang ingin meningkatkan kompetensi agar lebih siap bersaing di dunia kerja.

“Kami latih dari dasar bagi yang belum punya keterampilan, dan kami tingkatkan bagi sudah punya. Tujuannya agar mereka lebih kompetitif,” Jayadi menambahkan.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Disnakertrans menjalin sinergi dengan TP PKK serta menggandeng para pengusaha lokal.

Jayadi mengungkapkan pihaknya akan terus mendorong dunia usaha untuk membuka lapangan kerja.

“Malam ini (kemarin) kami akan bertemu sejumlah pengusaha dalam forum silaturahmi. Harapannya, dari pertemuan itu bisa lahir komitmen bersama untuk membuka lapangan kerja baru. Ini adalah kebutuhan nyata masyarakat kita,” jelasnya.

Pengangguran Terbuka

Kepala BPS Sulsel, Aryanto, sebelumnya menyatakan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulsel pada Februari 2025 mencapai 4,96 persen.

Angka tersebut mengalami kenaikan tipis sebesar 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2024.

“Berdasarkan tingkat pengangguran tersebut, artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang yang menganggur,” ujarnya belum lama ini.

TPT laki-laki tercatat sebesar 5,40 persen, naik 0,30 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, TPT perempuan lebih rendah, yaitu sebesar 4,26 persen, justru mengalami penurunan sebesar 0,32 persen poin.

Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan tercatat sebesar 6,99 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang hanya 3,09 persen.

Dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan naik 0,63 persen poin, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,61 persen poin.

Dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pola TPT cenderung konsisten sejak Februari 2023 hingga Februari 2025.

TPT tertinggi masih ditempati lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 8,52 persen.

Sebaliknya, tingkat pengangguran terendah tercatat pada kelompok dengan pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,25 persen.

Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui, menilai peningkatan angka pengangguran disebabkan oleh ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Kondisi ini diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tanpa disertai upaya inovatif untuk menciptakan lapangan kerja baru.

“Efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak dibarengi inovasi, baik dari pihak pemerintah sendiri maupun sektor swasta,” jelas Sutardjo.

Ia menambahkan, persoalan lain turut memperburuk situasi adalah rendahnya kepercayaan investor dalam mengembangkan dan memperluas bisnisnya di dalam negeri.

“Keengganan investor berinvestasi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang belum stabil, seperti daya beli masyarakat yang terus menurun serta dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Biasanya, hal-hal seperti ini dijadikan kambing hitam,” katanya.

Karena itu, Sutardjo mendorong pemerintah lebih responsif terhadap situasi saat ini, menghadirkan berbagai terobosan yang mampu membuka peluang kerja, menekan angka pengangguran.