Pemprov Sulsel Kucurkan Rp350 M Pengadaan Mobil, LTSHE dan UMKM saat Utang Menumpuk, Pengamat Protes

“Yang punya rakyat dan wilayah itu adalah kabupaten/kota. Kalau provinsi mau bantu UMKM atau pasang lampu solar, ya bantu lewat daerah,” ujarnya.

Sebelum menjalankan program baru, kata Bastian, Pemprov Sulsel seharusnya menuntaskan dulu utang-utang lama, khususnya dana bagi hasil ke daerah. 

Alokasi anggaran, kata Bastian, harus berdasarkan skala prioritas dan kepatuhan hukum.

“Program boleh bagus, tapi kalau kewajiban utama belum dituntaskan, ya jangan dulu. Bereskan dulu hak kabupaten/kota,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Reza Faisal Saleh menyebut, alokasi anggaran tersebut mendukung program prioritas daerah, sekaligus program pusat.

Di antaranya penyediaan mobil cetak e-KTP atau KTP elektronik yang bisa digunakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Di situ ada mobil cetak e-KTP keliling untuk mempercepat layanan administrasi masyarakat di daerah terpencil," kata Reza kepada Tribun-Timur.com pada Selasa (1/7/2025).

Selain itu anggaran juga dialokasikan ke penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Ada juga program langsung menyentuh masyarakat, melalui penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kita fasilitasi sertifikasi halal dan pelatihan untuk ribuan UMKM, juga dukungan untuk penguatan industri sutera Sulsel,” lanjutnya.

Reza mengaku pos anggaran di APBD 2025 memang ditujukan pada program yang bersifat langsung ke masyarakat.

Sehingga realokasi anggaran sebesar Rp 1,4 triliun sudah dihitung cermat.

"Hasil efisiensi ini akan memperkuat kinerja belanja pemerintah provinsi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” jelasnya mengatakan.

Anggaran makan dan minum pejabat dipangkas, begitu juga dengan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK).

Sebab digitalisasi dinilai sudah membantu, sehingga anggaran pun dialihkan ke program strategis.