Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tamsil Linrung Sebut Makan Bergizi Gratis Prabowo Hidupkan Ekonomi Rakyat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kata Tamsil Linrung, membuka ruang partisipasi luas dari kelompok masyarakat

Editor: Ari Maryadi
ISTIMEWA
MAKAN BERGIZI - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung ngopi bareng wartawan di Makassar Minggu (29/6/2025). Mantan anggota DPR RI itu mendukung program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung, menilai program makan bergiri gratis pemerintahan Prabowo Subianto menghidupkan ekonomi masyarakat bawah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kata Tamsil Linrung, membuka ruang partisipasi luas dari kelompok masyarakat.

Seperti ibu rumah tangga, UMKM, petani, nelayan, hingga komunitas lokal, dalam ekosistem penyediaan pangan bergizi.

“Program MBG bukan sekadar memberi makan bergizi. Ia adalah program strategis yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku, termasuk untuk aspek produksi, distribusi, hingga pembiayaan. Ini adalah model pembangunan partisipatif,” kata Tamsil Linrung saat ngopi bareng wartawan di Makassar Minggu (29/6/2025).

Dalam pemaparannya, Tamsil menyampaikan semangat empat pilar harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Salah satu contohnya adalah Program MBG, yang menurutnya bukan hanya solusi gizi, tetapi juga strategi pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Dengan model ini, kita tidak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga memperkuat ekonomi keluarga, mendorong pemodalan rakyat, dan menciptakan lapangan kerja di level komunitas,” jelasnya.

Ia menambahkan, program MBG telah menunjukkan dampak ganda, baik di bidang kesehatan masyarakat maupun dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui pendekatan padat karya dan pemanfaatan rantai pasok pangan berbasis domestik.

Dalam kesempatan tersebut, Tamsil juga menekankan empat pilar kebangsaan bukan sekadar doktrin kenegaraan, tetapi harus menjadi kerangka etis dalam menyusun kebijakan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

“Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan publik. Ketika negara hadir memberikan akses gizi yang adil, memberdayakan rakyat, dan memperkuat ekonomi lokal, maka itu adalah wujud nyata dari sila keadilan sosial,” tegasnya.

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved