Fraksi Nasdem Soroti Warga Miskin Tak Dapat Layanan Kesehatan

TRIBUN-TAKALAR.COM - Fraksi Partai Nasdem DPRD Takalar memberikan lima catatan kritis terhadap Ranperda RPJMD Takalar 2025-2029 ydari Pemkab Takalar dalam rapat paripurna, Senin (30/6/2025).
‎
‎Pertama, Fraksi Nasdem berpandangan bahwa visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD masih normatif, dan belum menjawab secara spesifik tantangan daerah yang ada.
‎
‎"Kami mendorong agar RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi sungguh-sungguh menjadi arah kebijakan pembangunan daerah yang berbasis realita sosial, ekonomi, dan geografis Kabupaten Takalar," kata Ketua Fraksi, Nur Alim Rukman.
‎
‎Kedua, program prioritas harus selaras dengan kapasitas fisikal yang ada dan sesuai kebutuhan masyarakat.
‎
‎Nur Alim mengingatkan agar program yang dicanangkan jangan sampai dilaksanakan tidak maksimal atau menjadi simbol semata karna terbatasnya anggaran.
‎
‎"Kami berharap pemerintah fokus pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan produktivitas
‎pertanian, perbaikan infrastruktur desa, serta pemenuhan layanan dasar," ucap Nur Alim.
‎
‎Ketiga, Fraksi Nasdem menyoroti adanya warga miskin yang tidak memperoleh jaminan kesehatan gratis.
‎
‎Nur Alim mendorong Pemkab memberlakukan Universal Health Coverage yang menjamin semua penduduk mendapat jaminan kesehatan, terutama kelompok rentan.
‎
‎Keempat, Fraksi Nasdem mendorong penyusunan RPJMD harus transparan dan terbuka melibatkan semua pihak.
‎
‎"Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat khususnya kelompok rentan seperti petani kecil, nelayan tradisional, perempuan
‎kepala keluarga, disabilitas, dan pemuda desa dan seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan," kata Nur Alim.
‎
‎Kelima, Fraksi Nasdem meminta Pemkab Takalar menyediakan data yang akurat,  terintegrasi, dan spesifik dalam setiap program.
‎
‎"Kami memandang bahwa data yang tersaji dalam RPJMD perlu dipilah ‎berdasarkan wilayah, status ekonomi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya, angka pengangguran di Kelurahan dan Desa, konsentrasi penduduk bekerja disektor mana saja? ‎strategi yang tepat untuk mengatasinya seperti apa?" kata Nur Alim Rukman.
‎
‎Rapat Paripurna DPRD Takalar dihadiri oleh Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah.

Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Takalar pada tahun 2024 adalah 23.510 jiwa. Ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan yang dirilis pada Februari 2025. 

Rinciannya adalah garis kemiskinan Rp 455.793 per bulan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 23.510 jiwa.

Selain itu, terdapat juga data mengenai penduduk sangat miskin di Takalar pada tahun 2024 yang mencapai 7.782 keluarga dan 35.847 individu, berdasarkan data Pensasaran.

Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 5.490 keluarga dan 26.315 individu.(*)