Warga Bulukumba Sesak Napas, DPRD Sulsel Desak PT Huadi Bertanggung Jawab

Desakan itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman saat ditemui di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (9/5/2025) siang.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, DPRD Sulsel menaruh perhatian serius terhadap kondisi warga yang tinggal di sekitar kawasan industri tersebut.

Khususnya yang terdampak langsung dari aktivitas smelter PT Huadi. 

Ia menegaskan, perusahaan tidak bisa lepas tangan dan harus ikut serta menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan.

"Perusahaan harus bertanggung jawab, termasuk dalam hal pembebasan lahan dan pembangunan perumahan yang layak untuk warga yang direlokasi. Relokasi itu harus disepakati secara adil dengan warga,” kata Abdul Rahman.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar itu menambahkan, relokasi warga bukan hanya soal pemindahan tempat tinggal.

Namun menyangkut masa depan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. 

Karena itu, menurutnya, warga tidak boleh hanya mendapat ganti rugi, tetapi harus diberikan ganti untung.

"Jangan hanya perusahaan yang untung, sementara masyarakat dirugikan. Saya sebagai wakil rakyat tidak akan membiarkan itu terjadi,” tegasnya.

Abdul juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak.

Bahkan menghadirkan pihak PT Huadi, untuk membahas dampak aktivitas industri tersebut. 

Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi adanya komunikasi aktif yang dilakukan melalui Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Abdul mengaku telah turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan warga.

"Alhamdulillah, kami sudah RDP terkait ini. Koordinasi tetap berjalan melalui pemerintah daerah, khususnya Bupati Bantaeng. Saya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Bupati dan bertemu masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa warga terdampak berada di dua dusun dari dua desa berbeda di Kecamatan Pajukukang.