Barantin Sulsel Ajak Pelaku Usaha Diskusi, Jamin Keamanan Pedagangan SDA Hayati

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Balai Besar Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan mengajak pelaku usaha berdiskusi. 

Barantin Sulsel mengumpulkan seluruh pelaku usaha membahas terkait Sinergitas dalam Optimalisasi Layanan Karantina. 

Agenda ini dikemas melalui Caffe Afternoon, bertujuan menjamin keamanan pedagangan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan. 

Agenda ini berlangsung di lantai 20 Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin, Senin (23/6/2025).

Kepala Balai Karantina Sulsel, Sitti Chadidjah menyampaikan, kegiatan ini menjadi bukti sinergitas antar mitra Balai Karantina. 

Chadidjah tak menampik, masih banyak keluhan dari pelaku usaha, sejauh ini Barantin Sulsel aktif menerima laporan pelanggaran maupun penolakan terhadap sumber daya alam hayati. 

"Apapun itu kami tidak menutup diri untuk selau mau melakukan peningkatan baik peningkatan SDM maupun kapasitas sarana prasarana, kami selalu berusaha memberikan layanan publik yang baik," ujarnya.

Di sisi lain, Chadidjah mengapresiasi tingkat kepuasan masyarakat pada semester 1 dan 3 mencapai 98,2 persen. 

Ini menunjukkan bahwa Barantin Sulsel terbuka dan menjalin komunikasi baik dengan mitra. 

Pada kesempatan ini, ia juga memaparkan perbandingan lalu lintas ekspor komoditas Sulsel semester 1 tahun 2024 dengan tahun 2025.

Terjadi peningkatan ekspor pada komoditas ikan non hidup pada semester 1 tahun 2025 sebesar 8,7 persen. 

Sebelumnya pada semester 1 tahun 2024 sebanyak 9.508 ton, naik menjadi 10.333 ton pada semester I 2025.

Kemudian juga terjadi peningkatan ekspor pada komoditas ikan hidup pada semester I tahun 2025 sebesar 252,3 persen. 

Diskusi bersama pelaku usaha ini turut dihadiri Kepala Balai Karantina Indonesia, Sahat Manaor Panggabean. 

Ia menekankan pentingnya sinergi untuk menjamin keamanan dan transparansi lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan, terlebih di tengah perkembangan digitalisasi. 

“Kita sudah masuk era digital. Saya ingin layanan kita transparan, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Forum seperti ini adalah bagian dari strategi pemerintah agar komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha berjalan seimbang, tanpa ada kesenjangan,” tegasnya. (*)