Masa Depan Sinjai Dipertaruhkan, 2 Legislator Sulsel Tolak Tambang Emas

TRIBUN-TIMUR.COM, SINJAI – Polemik terkait rencana tambang emas di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, masih terus bergulir hingga Minggu (22/6/2025).

Rencananya, PT Trinusa Resources akan melakukan aktivitas tambang di lahan seluas 11.326 hektare, mencakup empat kecamatan: Sinjai Selatan, Sinjai Tengah, Sinjai Barat, dan Bulupoddo.

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai NasDem, Mizar Roem, menegaskan bahwa setiap izin pertambangan harus melalui kajian yang mendalam.

“Kalau izin tambang harus dikaji dulu, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi,” katanya.

Mantan Calon Bupati Sinjai itu merespons polemik pro dan kontra atas rencana tambang emas tersebut.

Ia bersama Anggota DPRD Sulsel dari Partai Demokrat, Heriwawan, turut menyampaikan sikapnya melalui media sosial Instagram.

Di akun Instagram miliknya, Mizar Roem menulis status “masa depan Sinjai dipertaruhkan TOLAK” dengan latar belakang spanduk bertuliskan Sinjai Tolak Tambang.

“Penting adanya sosialisasi kepada masyarakat seperti apa respons terhadap adanya tambang yang akan dilaksanakan. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses perizinan pertambangan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat, Heriwawan, menyatakan rencana tambang emas di Kabupaten Sinjai harus benar-benar dikaji secara serius.

Ketua Partai Demokrat Sinjai itu menekankan bahwa isu tambang bukan hanya soal potensi ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.

“Jangan sampai, hanya karena mengejar keuntungan jangka pendek, kita mengorbankan kelestarian alam yang jadi sumber kehidupan warga Sinjai,” katanya.

Ia mengaku sudah pernah menyuarakan hal serupa saat isu tambang mencuat di daerah lain seperti Luwu.

“Yang seharusnya perusahaan lokal dilibatkan lebih dulu, jangan langsung kasih karpet merah ke investor besar dari luar,” ujarnya.

Menurutnya, tambang bukan sekadar urusan modal, tetapi juga tentang siapa yang akan terdampak secara langsung.

“Karena itu, masyarakat lokal harus benar-benar dilibatkan sejak awal,” katanya. (*)