Bonus Atlet Petinju Tak Cair, Pertina Sentil Keras Pemprov Sulsel: Jangan Tutup Mata

Ia mengutip Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.

Isi pasal tersebut tentang Keolahragaan menyebutkan: “Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional.”

“Jangan sampai kita membuat atlet merasa bersalah karena menuntut haknya. Mereka bukan meminta-minta. Ini sudah ada dasar hukumnya. Pemerintah dan DPRD harus paham ini,” ujarnya.

Tak hanya pemerintah, DPRD Sulsel juga disorot Januar. Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran, DPRD wajib mengawal agar hak-hak atlet tidak terabaikan.

Ia bahkan mendorong agar dibentuk Panitia Khusus (Panja) Bonus Atlet, jika perlu.

“Kalau perlu DPRD bentuk Panja khusus untuk menelusuri kenapa bonus tidak dianggarkan. Jangan biarkan persoalan ini tenggelam di tengah kepentingan lain. Atlet berjuang demi nama daerah, masa mereka harus jadi korban kelalaian birokrasi?” cetusnya.

Andi Januar juga mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak jangka panjang jika bonus tak kunjung dibayarkan.

Ia menyebutkan, banyak atlet mulai kehilangan motivasi dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

“Saya tahu sendiri, ada atlet yang tadinya mau bantu orang tuanya naik haji, ada yang ingin bangun rumah, buka usaha. Tapi semua itu batal karena bonus tak kunjung ada. Ini bukan cuma soal uang. Ini soal kepercayaan dan masa depan,” tuturnya.

Menurutnya, jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin para atlet pindah ke daerah lain yang lebih menghargai perjuangan mereka.

“Saya katakan terus terang, daerah lain sudah memberikan bonus. Kalau Sulsel masih begini, jangan salahkan kalau atlet terbaik kita hengkang. Kita bukan hanya kehilangan medali, tapi kehilangan kehormatan,” katanya.

Andi Januar lantas meminta Pemprov Sulsel menunjukkan kepemimpinan moral dalam menyelesaikan persoalan ini.

Bonus yang dijanjikan harus segera direalisasikan, atau setidaknya diumumkan secara terbuka soal waktunya dan mekanismenya.

"Prestasi tidak boleh menunggu anggaran. Apresiasi tidak boleh menunggu birokrasi. Jika hari ini pemerintah abai, maka sejarah akan mencatat, bukan atlet yang gagal mengharumkan Sulsel, tapi pemerintahnya yang gagal menghargai juaranya,” pungkasnya.