Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Kapan Cair? Login cekbansos.kemensos.go.id

Andy menjelaskan, dasar hukum DTSEN merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.

Lewat DTSEN, bantuan sosial diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi kemiskinan secara efisien dan akuntabel.

"Untuk menjaga kredibilitas data, tata kelola DTSEN melibatkan lembaga berwenang dan memiliki kredibilitas serta dimutakhirkan secara berkala," tegas dia.

Dengan demikian, penyaluran bansos yang mengacu pada DTSEN akan lebih tepat sasaran.

6 Penyebab Bansos Tak Lagi Disalurkan

Selain soal bansos PKH BPNT 2025 kapan cair dan ciri-ciri NIK KTP penerima saat login cekbansos.kemensos.go.id, simak juga penyebab bantuan dihentikan,.

1. Tak Terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 

DTSEN adalah basis data utama yang berlaku pada 2025 untuk menentukan penerima bansos dan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Tak Lagi Masuk Kriteria Karena Ekonomi Meningkat dan Ada Pemutakhiran Data

PKH diberikan kepada keluarga miskin atau rentan miskin.

Jika kondisi ekonomi penerima meningkat (misalnya punya pekerjaan tetap atau pendapatan lebih tinggi), mereka bisa dikeluarkan dari daftar penerima.

Sebelumnya Menteri Sosial, Sayaifullah Yusuf memberitahukan pembaruan DTSEN selalu dilakukan setiap tahapnya dengan adanya penelusuran lapangan, jadi bisa saja data penerima bansos berubah setiap tahapnya

Jika ditemukan bahwa seseorang tidak memenuhi syarat lagi, mereka bisa dikeluarkan dari daftar penerima PKH.

3. Tidak Memiliki Komponen yang Memenuhi Syarat PKH

PKH diberikan kepada keluarga yang memiliki anggota dengan kriteria tertentu, seperti:

- Ibu hamil atau menyusui

- Anak usia dini (0-6 tahun)

- Anak sekolah (SD, SMP, SMA)

- Lansia di atas 70 tahun

- Penyandang disabilitas berat 

Jika dalam keluarga tidak ada lagi anggota yang masuk dalam kriteria ini, bansos PKH bisa dihentikan.

4. Tidak Segera Mengambil Bansos

Jika penerima bansos tidak mengambil dana bantuan dan membuat saldo mengendap, mereka bisa dianggap tidak membutuhkan dan otomatis dihapus dari daftar penerima.

5. Data Bermasalah 

NIK e-KTP atau KK tidak valid atau tidak sesuai dengan DTKS. 

Nama berbeda antara KTP dan data penerima bansos. 

Alamat tidak sesuai atau pindah domisili tanpa memperbarui data juga bisa menjadi alasan dihentikan. 

Terdaftar dalam dua jenis bansos yang tidak boleh digabungkan (misalnya sudah dapat BPNT tapi masih masuk daftar BLT Dana Desa). 

6. Terkena Sanksi karena Melanggar Aturan PKH 

Jika penerima menjual kartu bansos (KKS), memalsukan data, atau menyalahgunakan bantuan, bansos bisa dihentikan.

Jika penerima tidak mengikuti pendampingan PKH, seperti pertemuan wajib dengan pendamping sosial, mereka bisa dikeluarkan dari program. (*)