Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Mengapa 9 Jabatan Kepala Dinas di Makassar Masih Diisi Plt? Munafri Singgung Keterlibatan Pemprov

Ia menginginkan agar program-program terencana tahun ini bisa berjalan secepatnya.  Proses perizinan mutasi sedang dilakukan Pemkot Makassar. 

Editor: Ansar
Humas Pemkot Makassar
JABATAN LOWONG - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Sekda Makassar A Zulkifly Nanda diwawancara di Balaikota Jl Jenderal Ahmad Yani, Rabu (4/6/2025). 

TRIBUN-TIMUR.COM -  Sembilan jabatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lowong di Pemerintah Kota Makassar.

Sekarang ini, sembilan jabatan kepala dinas tersebut diisi pelaksana tugas (Plt). 

Plt Kepala Dinas Pendidikan diisi Andi Bukti Djufrie, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ferdi Mochtar, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Irwan Bangsawan. 

Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diisi Fathur Rahim, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mario Said, Plt Dinas Ketahanan Pangan Ariyati Puspasari Abady.

Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga diisi Andi Muhammad Yasir, Plt Direktur RSUD Makassar Nursaidah Sirajuddin dan Plt Kepala Bappeda A Zulkifly Nanda. 

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menginginkan agar pengisian jabatan eselon II Pemkot Makassar segera terisi. 

Ia menginginkan agar program-program terencana tahun ini bisa berjalan secepatnya. 

Proses perizinan mutasi sedang dilakukan Pemkot Makassar

Kata Munafri, ia telah mengirim surat permohonan ke Gubernur untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat. 

"Prosesnya harus melalui Pemprov Sulsel, kalau sudah ada persetujuan kita lakukan pelantikan," ucap Munafri Arifuddin di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani belum lama ini. 

Katanya, sembilan jabatan lowong tersebut bisa saja terisi dalam proses mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan. 

Setelah mutasi barulah dilihat OPD mana yang masih mengalami kekosongan pejabat. 

Selanjutnya jabatan lowong tersebut akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk meminta izin lelang jabatan. 

"Nanti tetap ada sembilan yang kosong, tapi kita tidak tahu OPD mana saja, tunggu hasil mutasi nanti," katanya. 

Lanjut Munafri, penataan birokrasi masih akan terus dilakukan. 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved