MUI Sulsel Desak Pemerintah Segera Bentuk Satgas Anti Passobis: Membumikan Fatwa Haram 

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 006 Tahun 2025 Tentang HUKUM SOBIS

ِ ْسِم ه ِّٰللا ال َّر ْح ٰم ِن ال َّر ِحْيِم
ب

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

1. Sosial Bisnis disingkat dengan Sobis merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut modus penipuan online yang pelakunya mayoritas berasal dari Kabupaten Sidrap dan
sekitarnya di Sulawesi Selatan. Korbannya dapat menyasar pengguna telpon seluler bukan hanya di daerah sekitar tapi juga di seluruh wilayah Indonesia secara umum. Modus
penipuan ini melibatkan penggunaan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi atau aktivitas ilegal secara daring. Pelaku penipuan biasanya
menggunakan KTP atau identitas pribadi orang lain untuk membuka rekening bank, melakukan transaksi online, atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan identifikasi.

2. Pelaku Sobis disebut dengan “Passobis” yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam berkomunikasi dengan korban. Mereka mampu membujuk korban untuk percaya pada
narasi mereka selanjutnya korban memberikan data atau uang yang diminta.

3. Passobis menggunakan berbagai platform online seperti situs jual beli online, pesan instan, telepon, atau aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter (X),
serta Threads untuk menjebak korban.

4. Passobis menggunakan taktik manipulasi psikologis, seperti menciptakan suasana kepanikan atau penawaran menggiurkan, untuk memperoleh informasi pribadi atau uang
dari korban. Modus operandi penipuan online ini sangat beragam dan terus berkembang, seperti phishing (memancing informasi sensitif dengan berpura-pura sebagai entitas
terpercaya), catfishing (menciptakan identitas palsu untuk menjalin hubungan emosional), dan penipuan investasi palsu. Demikian pula dengan modus penipuan pajak, penipuan
pinjaman, atau penipuan terkait dengan kabar duka dan lain-lain.

5. Penipuan menurut KUHP adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum baik memakai nama palsu, identitas palsu,
tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang.

6. Dampak kejahatan Sobis merugikan masyarakat umum bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kerugian psikologis. Meskipun dianggap penipuan, sebagian masyarakat melihat kegiatan Sobis sebagai alternatif penghasilan.