Makassar Darurat Kekerasan Seksual, Perlu Gerakan Kolektif

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Sepanjang 2024, tercatat 510 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar. 

Jumlah ini menurun dibanding 634 kasus pada 2023.

Namun, penurunan ini bisa menjadi sinyal banyak korban memilih diam.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Makassar menunjukkan, 381 korban adalah anak-anak. Sementara 129 korban lainnya adalah orang dewasa.

Dari sisi gender, 341 korban merupakan perempuan dan 169 laki-laki.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar juga menangani 55 kasus kekerasan seksual sepanjang 2024. 

Sebanyak 18 kasus terjadi dalam hubungan pacaran.

Di tingkat nasional, situasinya juga mengkhawatirkan. Hingga November 2024, tercatat 24.256 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Dari jumlah itu, 21.014 korbannya perempuan, dengan 65 persen kekerasan terjadi dalam rumah tangga. 

Kekerasan seksual mencapai 45 persen dari total kasus.

Isu ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris.

“Saya percaya kekerasan seksual bukan hanya masalah individu, tapi masalah bersama. Kita semua punya tanggung jawab menghentikannya. Diam adalah bentuk pembiaran,” katanya, Rabu (21/5/2025) via WhatsApp. 

Ia mengajak semua pihak bersuara dan bergerak agar ruang aman tercipta sejak dini.

“Mari masifkan suara kita di media sosial dan kehidupan nyata. Lawan kekerasan seksual, mulai dari lingkungan terdekat,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Ketua DPD Amphuri Sulampua, HM Azhar Gazali.

“Kekerasan seksual adalah kejahatan yang tidak boleh ditoleransi. Pencegahannya tidak cukup hanya melalui regulasi, tapi juga butuh kesadaran kolektif,” katanya.

Baca juga: Kampus di Makassar Rawan Kekerasan Seksual, Korban Pilih Diam

Menurutnya, gerakan menolak kekerasan harus diperkuat di media sosial, ruang publik, hingga lingkungan terkecil.

“Melindungi satu orang berarti melindungi generasi,” tambahnya.

Sebagai bentuk kampanye pencegahan, jurnalis perempuan Makassar lewat Project Baik menggelar talkshow dan kampanye publik bertajuk Makassar Darurat Kekerasan Seksual, Siapa Bertanggung Jawab di Bikin-bikin Creative Hub, Nipah Park, Jumat (23/5/2025).

Kegiatan juga diisi dengan pemutaran video pendek potret kekerasan seksual di Makassar dan penandatanganan petisi Lawan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Makassar: Lindungi Korban dan Hukum Pelaku.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut hadir dalam acara tersebut.

“Berbicara kekerasan seksual berarti bicara tentang kekuatan sinergi. Kita harus berkolaborasi menekan pelaku dan melindungi korban,” ujarnya.

Ia menegaskan, kasus kekerasan masih marak di Makassar. Jika masyarakat memilih bungkam, rantai kekerasan akan terus berulang.

“Kami dorong anak muda peduli dan berani speak up. Jangan bungkam dalam memerangi kekerasan seksual,” katanya.

DP3A: Makassar Darurat Kekerasan Seksual

Kepala DPPPA Makassar, Achi Soleman, menyebut Makassar sedang menghadapi darurat kekerasan seksual.

Data UPTD PPA menunjukkan, dari 510 kasus kekerasan pada 2024, sebagian besar menimpa anak-anak di bawah 18 tahun. 

Kasus tersebar di 15 kecamatan, dengan Tamalate sebagai wilayah tertinggi, disusul Panakkukang, Rappocini, dan Manggala.

“Kekerasan dianggap aib keluarga, apalagi jika pelakunya orang dekat seperti om, kakek, ayah kandung, atau ayah tiri,” jelasnya.

Ia menyebut pola asuh dan pengabaian keluarga sebagai penyebab utama. 

Menurutnya, peran orang tua sangat krusial.

DP3A melalui UPTD PPA menyediakan layanan penampungan, psikologi klinis, dan bantuan hukum bagi korban. 

Namun, masih banyak kasus sulit terungkap, terutama di lingkungan kampus karena relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa.

“Di kampus, korban takut melapor karena pelakunya dosen,” kata Achi.

Moderator talkshow, Sukmawati Ibrahim, menegaskan bahwa penanganan kekerasan adalah tugas kolektif.

“Suara korban tak boleh dikubur di balik angka. Setiap luka yang didiamkan akan membusuk,” katanya.

Ia menambahkan, kekerasan tidak selalu fisik. Bisa berupa kalimat, sentuhan tanpa izin, hingga tekanan dalam relasi.

“Korban bukan hanya yang terluka secara fisik, tapi juga yang jiwanya retak dalam diam. Lawan predator seksual, hadirkan ruang aman,” tegasnya. 

Dukungan Publik dan Lembaga

Acara ini dihadiri 100 peserta, terdiri atas mahasiswa dari berbagai kampus dan ibu rumah tangga.

Talkshow menghadirkan sejumlah narasumber, yakni:

Prof Dr Hj Mardiana Etharawaty Fachry (Wakil Ketua Satgas PPKS Unhas)

Lusia Palulungan (Program Manager Inklusi BAKTI)

Samsang Syamsir (Koordinator FIK Ornop Sulsel)

Nunuk Songki (Perwakilan LBH Makassar)

Sponsor utama acara ini antara lain BCA, Gokana, Nipah Park, Pelindo, Astra Honda, dan Artugo. 

Acara turut didukung oleh BTPN Syariah, Alfamart, Alfamidi, Browcyl, Pemkot Makassar, Dapur Jinne, Amphuri DPD Sulampua, dan lainnya. (*)