50 Persen Bumdes di Maros Tak Jalan, Dana Hilang Tanpa Jejak
Kepala Inspektorat Maros, Takdir, mengungkapkan dari 80 desa yang memiliki Bumdes, sebagian besar mengalami masalah serius dalam tata kelola.
Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Kondisi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, memprihatinkan.
Dari hasil evaluasi Inspektorat, lebih dari 50 persen Bumdes yang ada di Kabupatenn Maros ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kepala Inspektorat Maros, Takdir, mengungkapkan dari 80 desa yang memiliki Bumdes, sebagian besar mengalami masalah serius dalam tata kelola.
Bahkan ada yang kehilangan dana tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
“Banyak yang tidak punya laporan pembukuan, unit usaha tidak jelas, pengurusnya bahkan sudah bubar. Kadang dananya habis, tapi tidak tahu dipakai usaha apa. Uangnya hilang begitu saja,” kata Takdir saat ditemui, Jumat (23/5/2025).
Mantan Kadis Pendidikan ini menjelaskan evaluasi ini dilakukan seiring kebijakan nasional yang mewajibkan minimal 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan berbasis Bumdes.
Takdir memperkirakan, dengan alokasi tersebut, sekitar Rp1,6 miliar akan mengalir ke Bumdes dari 80 desa.
“Dana ini sangat besar, dan tidak boleh dikelola sembarangan. Kalau Bumdes-nya tidak jalan, artinya uang negara bisa hilang sia-sia,” ujarnya.
Permasalahan makin pelik dengan pergantian pengurus desa.
Banyak pengurus baru merasa ragu melanjutkan usaha yang sudah tidak berjalan, apalagi tanpa arahan usaha yang jelas.
“Banyak yang ragu-ragu melanjutkan. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana,” tambah mantan Kepala Bapenda Maros.
Ia juga menyoroti model usaha Bumdes yang terlalu monoton, seperti simpan pinjam, yang menurutnya sangat berisiko dan sering menjadi sumber hilangnya dana desa.
Untuk mengatasi masalah ini, Inspektorat menyarankan adanya pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif.
Takdir berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bisa mengambil peran aktif.
“Permasalahan utamanya adalah lemahnya kapasitas SDM. Tidak ada pembinaan, tidak ada pengawasan yang memadai,” tegasnya.
Dengan kondisi ini, keberlanjutan Bumdes sebagai motor ekonomi desa terancam jika tidak segera ditangani secara serius.(*)
7 Ribu KK di 9 Desa di Maros Terdampak Krisis Air Bersih |
![]() |
---|
Alwyldan Mustahir Soroti Gondola di Tompobulu, Minta Pemkab Maros Bangun Jembatan |
![]() |
---|
Dapur MBG Dorong Ekonomi Lokal, 50 UMKM Maros Sudah Terlibat |
![]() |
---|
Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan Pertama di Indonesia Bakal Dibangun di Pucak Maros |
![]() |
---|
2 Penyebab Bupati Maros Raih Baznas Award 2025, Baznas Berhasil Himpun Zakat Rp 6 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.