Andi Sudirman Dikritik Legislator Tak Hadir Rapat Paripurna, Pengamat: Ini Soal Etika Lembaga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengamat Politik sekaligus Directur Nuranic Strategi, Dr. Nurmal Idrus menanggapi ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di Rapat Paripurna laporan kinerja Pemprov Sulsel Tahun Anggaran (TA) 2024.

Nurmal menilai wajar jika legislator DPRD Sulsel mengeluhkan ketidakhadiran dari orang nomor satu di Sulsel tersebut.

Pasalnya DPRD sebagai lembaga Legislatif dan Gubernur sebagai Eksekutif , keduanya mitra di pemerintahan.

Apalagi kata Nurmal, seharusnya tidak ada alasan untuk Gubernur mangkir di Rapat paripurna tersebut. Dikarenakan, di rapat paripurna itu berbagai kebijakan serta rekomendasi akan dibahas, dan mesti ada keterlibatan Gubernur di rapat itu.

Walau ada Sekda atau asisten yang diutus menghadiri Rapat paripurna itu, Nurmal menilai kebijakan paling tinggi tetap berada di Gubernur.

"Jadi ini juga tentang etika kelembagaan yang harus ada, kalau tidak bisa gubernur, paling tidak wakil gubernur,"tutur Nurmal saat dimintai tanggapan. Minggu (18/5/2025) malam.

Adapun kritikan yang sebelumnya disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) LKPJ DPRD Sulsel, Yeni Rahman kepada Pemprov sulsel pada Jumat (16/5/2025) lalu. Seperti lemahnya akurasi data, penyusunan dokumen yang tak proporsional, hingga output kegiatan yang tak sebanding dengan besarnya anggarannya.

Nurmal menyampaikan kalau ia sepakat terkait langkah DPRD Sulsel yang mengkritik soal pelaporan anggaran tersebut, terlebih DPRD memang memiliki kewenangan pada fungsi pengawasan anggaran di tubuh pemerintahan.

Semestinya, menurut Nurmal laporan kinerja dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprov Sulsel tidak hanya berfokus pada hasil.

Tapi musti menunjukan bagaimana manfaat serta dampak yang telah dilakukan oleh SKPD melalui berbagai program yang dilaporkan di rapat paripurna tersebut.

"Tentu ironis sekali jikalau miliaran uang habis terbuang, tapi yang dijelaskan hanya hasilnya (Output), apalagi DPRD menyatakan hanya dokumen dengan angka miliaran yang diperlihatkan,"ujarnya.

Sehingga menurutnya, berbagai SKPD harus menjelaskan ke DPRD terkait apa manfaat program yang telah mereka kerjakan kepada masyarakat di forum rapat paripurna itu.

Walau begitu, Nurmal juga menilai kalau DPRD Sulsel, saat rapat penyusunan anggaran APBD 2024 lalu.

Seharusnya DPRD sudah menyaring  berbagai program yang diusulkan berbagai SKPD, agar tidak berfokus pada laporan hasil saja.

"Kalau sudah dijalankan (SKPD) seperti itu, artinya DPRD juga yang kecolongan saat melakukan rapat kerja, kecuali memang ada program yang tiba-tiba muncul tanpa ada pembahasan sebelumnya di rapat-rapat komisi,"ujarnya.