Jemaah Haji Asal Papua Barat Daya Dapat Uang Saku Rp2 Juta dari Pemprov

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) memberikan uang saku kepada seluruh jemaah haji asal daerahnya yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov PBD, Ismail, menyebutkan jumlah jemaah haji dari PBD sebanyak 275 orang. Masing-masing jemaah menerima uang saku sebesar Rp2 juta.

“Uang saku ini merupakan inisiatif dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami alokasikan Rp750 juta,” tutur Ismail saat ditemui di Wisma Raodah, Asrama Haji Embarkasi Makassar, Jumat (16/5/2025) sore.

“Termasuk untuk pendamping haji daerah. Dana ini berasal dari APBD Papua Barat Daya,” sambungnya.

Ia juga menerangkan untuk daftar tunggu haji di Papua Barat Daya berkisar antara 13 hingga 14 tahun.

Provinsi yang baru terbentuk pada 2022 ini berencana menjadikan pemberian uang saku sebagai program rutin setiap musim haji.

“Iya, akan menjadi program rutin Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kebetulan kami yang ditugaskan untuk melakukan distribusi,” tuturnya.

Baca juga: Cerita Sitti, Jemaah Haji Papua Barat Daya Berangkat ke Tanah Suci dari Hasil Jualan Ikan

Ismail juga mengimbau kepada seluruh jemaah haji, khususnya asal Papua Barat Daya, agar senantiasa menjaga kesehatan.

“Terlebih kalau kita melihat suhu cuaca di Arab Saudi saat ini masih panas,” tuturnya.

Sebelumnya Minggu (11/5/2025), Pemprov Maluku Utara (Malut) juga di memberikan uang saku senilai Rp 1 juta kepada setiap jamaah hajinya.

Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar, tahun ini Maluku Utara mendapat kuota sebanyak 1.076 jamaah haji yang diberangkatkan dalam tiga kloter.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan pemberian uang saku ini merupakan program yang sudah berlangsung lama di Malut.

Baca juga: Tips Haji: Jangan Panik Jika Terpisah dari Rombongan di Area Masjidil Haram

Ia menjelaskan bantuan ini adalah biaya akomodasi bagi jamaah haji Malut yang transit dari Bandara Ternate menuju Embarkasi Makassar.

“Disebut sebagai biaya akomodasi embarkasi-embarkasi yang transit dari Bandara Ternate menuju Embarkasi Makassar. Itu semua murni dibiayai oleh pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten,” tuturnya.

Sarbin merinci pembagian pembiayaan akomodasi dilakukan antara pemerintah kabupaten/kota sebesar 60 persen sedangkan Pemprov Malut 40 persen.

Selain itu, lanjut Sarbin, para Wali kota dan Bupati di Malut juga memberikan bantuan berupa infaq kepada jamaah haji.

“Termasuk pemerintah provinsi melalui Ibu Gubernur memberikan uang saku kepada jamaah senilai Rp 1 juta,” ucapnya.

“Sedangkan kabupaten dan kota bervariasi nilainya,” sambungnya.(*)