TPI Tak Layak, Nelayan Bone Pilih Jual Ikan ke Luar Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM – Sejumlah nelayan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, memilih memasarkan hasil tangkapannya ke luar daerah seperti Kabupaten Sinjai dan Kendari, Sulawesi Tenggara.

Hal ini terjadi karena kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lonrae yang dinilai tidak memadai.

Ketua Asosiasi Nelayan Purse Seine (ANPS) Bone, Asnawi, mengungkapkan, TPI Lonrae kerap mengalami pendangkalan, yang membuat kapal-kapal nelayan sulit bersandar saat air surut.

Akibatnya, aktivitas pelelangan kerap terhenti selama berjam-jam.

“Ketika air turun, kapal tidak bisa masuk. Bisa sampai jam tiga sore baru bisa bersandar lagi,” ungkap Asnawi, Rabu (14/5/2025).

Selain itu, areal TPI yang sempit membuat bongkar muatan jadi terhambat. Tak jarang, kapal harus menunggu giliran di luar pelabuhan karena minimnya ruang.

Masalah lain yang dikeluhkan nelayan adalah tidak tersedianya layanan perizinan kapal dan izin melaut di Bone.

Prosedur perizinan seperti pengukuran kapal dan penerbitan dokumen harus dilakukan di kabupaten lain seperti Sinjai atau Bulukumba.

“Kalau surat tidak diurus, bisa ditangkap. Tapi kalau harus ke luar daerah terus, kami rugi. Akhirnya banyak yang nekat berlayar tanpa surat. Banyak juga nelayan Bone yang ditangkap di perairan Selayar dan Bombana,” jelasnya.

Asnawi juga menyoroti buruknya infrastruktur jalan menuju TPI Lonrae.

Jalan rusak dan minim penerangan membuat aktivitas jual beli di lokasi tersebut makin lesu.

“Jalanannya jelek, kami sampai harus swadaya untuk perbaikan,” tambahnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bone, Amirat Amir, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menghadirkan layanan perizinan di Bone minimal sekali dalam sepekan.

“Selanjutnya pengukuran kapal tidak perlu lagi ke Bulukumba atau Sinjai. Kami sudah usulkan agar petugas hadir satu hari penuh di Bone,” jelas Amirat saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Namun, ia belum bisa memastikan kapan layanan ini mulai diberlakukan.

Sementara itu, persoalan pendangkalan TPI masih dalam tahap pengkajian, dan nelayan diminta tetap menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang surut air.