Munafri hingga Andi Sudirman Terima Penghargaan KPK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah di Sulsel.

Hal ini lantaran dinilai konsisten dalam upaya pencegahan korupsi melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2024. 

Tercatat ada 8 pemerintah daerah di Sulsel yang meraih penghargaan MCSP 2024 Kategori Terjaga.

Di antaranya, Kabupaten Bone dengan nilai 88.

Penghargaan itu diterima langsung Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin.

Selanjutnya, Kota Parepare dengan 87 poin dan diterima langsung Wali Kota Tasming Hamid.

Selanjutnya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Pemkot Makassar meraih penghargaan dengan 87 poin.

Kabupaten Sinjai dengan 86 poin.

Diterima Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda.

Pemerintah Provinsi Sulsel 86 poin.

Penghargaan diterima langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Kabupaten Soppeng dengan 85 poin.

Diterima langsung Bupati Soppeng, Suwardi Haseng.

Selanjutnya, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif dengan 85 poin penilaian. 

Terakhir Kabupaten Maros dengan 80 poin. Bupati Maros Chaidir Syam hadir menerima penghargaan.

Penghargaan tersebut diberikan langsung Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo dan dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Program MCSP merupakan bagian dari sistem MCP (Monitoring Center for Prevention) yang dikembangkan KPK.

Tujuannya untuk memantau delapan area strategis dalam tata kelola pemerintahan.

Seperti perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen ASN, pengelolaan BMD, serta perizinan dan optimalisasi pajak daerah.

Ibnu Basuki Widodo menekankan, keberhasilan dalam program ini tidak hanya dilihat dari nilai, tetapi dari implementasi nyata kebijakan yang bersih dan transparan.

"Apa yang harus dipersiapkan dalam mendorong pencegahan korupsi adalah komitmen dalam pemenuhan indikator dan sub-indikator yang disyaratkan," katanya. 

Sebab, keberhasilan MCP bukan hanya angka, tapi bukti nyata dari integritas pemerintahan.

Ia juga menegaskan penting peran keluarga dalam membentuk karakter antikorupsi sejak dini.

"Pendidikan antikorupsi itu dimulai dari rumah. Peran ibu sangat luar biasa dalam membentuk budaya jujur dan bersih di lingkungan keluarga," tambahnya.