Sosok Huswan Husain Komisaris Independen Bank Sulselbar, Latar Pengusaha Properti dan Notaris

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Huswan Husain terpilih jadi Komisaris Independen Bank Sulselbar.

Latar belakangnya pengusaha properti dan notaris.

Huswan Husain anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan (APERSI Sulsel).

Di Apersi Sulsel, Huswan Husain diamanahkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Nama Huswan Husain ditetapkan sebagai Komisaris Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2025.

Pengurus Apersi Sulsel ramai-ramai memberikan upacan selamat kepada Huswan Husain. Sejumlah pamflet desain beredar di Whatsapp.

RUPST Bank Sulselbar digelar di Ballroom Jasmine Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (14/5/2025).

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi dan kepala daerah se-Sulsel hadir dalam rapat tersebut.

Selain sebagai pengusaha properti, Huswan Husain dikenal sebagai politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada Pemilu 2024 lalu, Huswan Husain bertarung caleg DPR RI.

Daerah pemilihannya yakni Sulawesi Selatan I.

Saat itu ia menempati nomor urut 4 di bawah Amir Uskara.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Sulselbar membahas laporan tahunan tahun buku 2024 serta pelaksanaan RUPS Luar Biasa tahun 2025 PT Bank Sulselbar

Acara itu berlangsung di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Rabu (14/5/2025).

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi mengatakan, jika jabatan Sekprov Sulsel tidak ex officio atau langsung menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Sulselbar.

Meski begitu, kata Fatma, Jufri Rahman tetap masuk dalam bakal calon jajaran komisaris bank plat merah Sulsel dan Sulbar itu.

"Tidak mesti ex officio, tapi ini Pak Sekda salah satunya masuk," katanya.

Untuk saat ini, kat Fatma, masih dalam tahap dua untuk membahas siapa calon komisaris dan direksi Bank Sulselbar.

"Jadi, agenda pertama tentang laporan keuangan, kinerja 2024, dan rencana 2025. Itu yang baru selesai tadi," ungkapnya. 

"Agendanya itu ada 17 sebenarnya yang butuh pengesahan dan meminta persetujuan dari seluruh pemegang saham," tambah dia.

Lanjut Fatma, penetapan calon itu perlu melalui uji kepatutan, mekanisme dan juga asesmen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ada beberapa, karena dewan komisaris itu ada komisaris utama juga komisaris independen, itu lagi kosong. Nah, itu akan dibahas di agenda kedua ini," jelasnya.