Tantang Maut di Garut Demi Uang Rp 6 Ribu, Pihak Desa Bantah Warga Memulung

Dedi Mulyadi menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat ledakan itu.

"Yang meninggal itu meninggalkan anak, meninggalkan istri. Sehingga yang pertama untuk anak-anaknya yang belum menikah itu menjadi tanggung jawab gubernur mereka pendidikannya, kehidupan kesehariannya," ungkap Kang Dedi Mulyadi (KDM)..

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, bakal mengambil alih tanggung jawab itu.Selain itu, Dedi juga menyebut pihak keluarga mendapat tali asih dari Pemprov Jabar senilai Rp 50 juta. 

"Untuk keluarga korbannya ya tadi ada rasa empati dari Pemprov Jabar untuk disampaikan kepada keluarganya untuk biaya pemulasaraan jenazah dan untuk kegiatan-kegiatan ritual yang biasa dilakukan dalam sebuah keluarga ketika ada yang meninggal dunia," ungkapnya.

"Nilainya per orang Rp 50 juta, sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya, biaya pendidikannya sampai kuliah," ungkap Dedi.

Sementara itu berdasarkan perbincangannya dengan warga, Dedi menyebut para warga yang menjadi korban ledakan sudah lama bekerja mengumpulkan puing ledakan amunisi yang kedaluwarsa.

"Mereka itu bekerja, pengakuannya mereka bekerja di sana sudah lama, ada yang 10 tahun ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari di sana. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman menangani itu," ungkapnya.

Dedi menilai itu bagian dari kecelakaan kerja.

"Ya, kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan kerja ya," ungkapnya.

Menanggapi tragedi tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mendesak pihak TNI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan dalam kegiatan pemusnahan amunisi.

“Saya sangat berduka dan prihatin atas musibah ini. Kegiatan pemusnahan amunisi tentu mengandung risiko tinggi, dan oleh karena itu, harus dilakukan dengan protokol keamanan yang sangat ketat. Tragedi ini menunjukkan adanya kemungkinan kelalaian atau kekurangan dalam SOP yang digunakan,” ujar Nurul Arifin dalam pernyataannya yang diterima Tribun.

Nurul menambahkan bahwa sebagai mitra kerja TNI, Komisi I DPR RI akan meminta laporan resmi dari Mabes TNI, khususnya dari TNI Angkatan Darat, mengenai kronologi dan tanggung jawab atas insiden tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap prosedur disposal amunisi, terutama yang melibatkan personel sipil.

“Kegiatan seperti ini tidak boleh dianggap rutinitas biasa. Harus dipastikan bahwa seluruh personel yang terlibat memiliki keahlian, alat pelindung diri yang memadai, serta bahwa lingkungan sekitar benar-benar steril dari risiko,” lanjutnya.

“Kami juga meminta TNI untuk memberikan perhatian maksimal kepada keluarga korban, baik dalam bentuk santunan, pendampingan psikologis, maupun penghormatan layak terhadap para prajurit yang gugur," tambah Nurul.

Komisi I DPR lanjut Nurul akan terus mengawal proses investigasi dan mendesak adanya pengetatan keamanan dalam penanganan bahan peledak di lingkungan militer. (Tribun Network/gta/sid/wly)